Anggota Unit III Tipidkor Polres Lamongan Dilaporkan Kuasa Hukum Harian Memo ke Propam Polda Jatim

0 Komentar 491 pembaca

Foto/Ket : Anggota yang Diduga Unit III Tipidkor Polres Lamongan yang Melakukan Penggerebekan

Anggota Unit III Tipidkor Polres Lamongan Dilaporkan Kuasa Hukum Harian Memo ke Propam Polda Jatim

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Kamis 01 September 2022 22:29:16 WIB

Lamongan, Krindomemo - Pimpinan redaksi Media Harian Memo, Syamsul Arief, bersama kuasa Hukum, Hamim, laporkan anggota unit III Tipidkor Polres Lamongan ke Kabid Propam Polda Jatim, terkait penggerebekan yang dilakukan di Kelurahan Tlogoanyar.

Menurut, Hamim, Kuasa Hukum Harian Memo sekaligus Kuasa Hukum Siwi selaku Lurah Telogoanyar, jika pihaknya melaporkan Kanit III Tipidkor IPDA M.Yusuf E, ST.MM , bersama Anggotanya yang mengaku bernama Prayoga dan Ketut terkait dugaan ketidak profesionalan (menyalahi aturan Hukum acara dalam Penangkapan Orang perihal terjadinya dugaan Peristiwa Kejahatan yang disangkakan, serta tidak mengindahkan Protap dalam penindakan Hukum/Penegakan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Perkap Polri.

Fakta - fakta dan kronologi kejadian singkat perkara yang diadukan sebagai berikut, bahwa pada Kamis, tanggal 1 September 2022 sekira Pkl 11.30 WIB, bermula Suwandi Warga Masyarakat Kelurahan Tlogoanyar, datang ke kantor mengambil berkas pengurusan Surat keterangan Waris dari Kelurahan Telogoanyar, yang kemudian menaruh Amplop berisikan sesuatu yang tidak diketahui isinya oleh Kepala Kelurahan Tlogoanyar SIWI, bahkan belum tersentuh oleh Tanganya sedikitpun. Karena kesibukan dalam pelayanan pembayaran pajak beberapa warganya.

Namun tiba-tiba tidak berselang lama sekira Pkl. 11.45 Wib. Datang sejumlah orang dengan berpakaian Preman / Tidak berseragam layaknya Polisi / Penegak Hukum dengan membentak-bentak dan langsung mengintrogasi Kepala Kelurahan SIWI, juga kepada semua Kasi / Perangkat Kelurahan Tlogoanyar, dengan serta merta memaksa Siwi, agar ikut dibawa ke Kantor Polres Lamongan, dengan tidak diberitahukan alasan-alasan yang realistis dan juga tidak ditunjukkan surat perintah tugas dari Polres lamongan sebagaimana pengakuan semua anggota yang berpakian preman yang datang ke Kantor Kelurahan.

"Dalam peristiwa itu Suwarno (Sekretaris Kelurahan) merasa ketakutan dan akhirnya mengikuti kemauan Anggota yang dalam pengakuannya anggota Polres Lamongan, untuk dibawa ke Kantor Polres Lamongan," ujar Hamim.

Lebih lanjut, Hamim Kuasa Hukum Harian Memo sekaligus Kuasa Hukum bertindak atas nama Lurah Siwi mengungkapkan bahwa Sekira Pukul 14.30 pihaknya mendatangi Polres Lamongan untuk Klarifikasi perihal Perkara Penangkapan Suwarno (Sekretaris Kelurahan Tlogoanyar).

Akan tetapi kedatangan saya tidak diperkenankan untuk melakukan klarifikasi, bahkan saya meminta untuk dipertemukan kepada Kanit III IPDA M.Yusuf E, ST.MM, akan tetapi terkesan di halang-halangi, dengan alasan Kanit masih Sholat dan Kanit masih Koordinasi dengan Kasat.

Foto/Ket : Kuasa Hukum Harian Memo/Lurah Siwi bersama Pimpinan Redaksi Harian Memo saat Mendatangi Polres Lamongan

Dengan hal ini saya merasa diabaikan dalam menjalankan Kuasa, maka saya bertambah yakin adanya dugaan Kejahatan yang dilakukan oleh Penegak Hukum / Instrumen Kepolisian Polres Lamongan didalam melakukan penanganan perkara.

"Atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana Peristiwa yang tersebut diatas, maka saya selaku kuasa hukum Media Harian Memo sekaligus Kuasa Hukum Siwi selaku Lurah Telogoanyar berkesimpulan telah Terjadi Dugaan Penculikan, Kriminalisasi / Premanisme dab Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota unit III Tipidkor Polres Lamongan," pungkas Hamim.

Sementara dalam kesempatan sama, Syamsul Arief selaku pimpinan redaksi Media Harian Memo dan Krindomemo dengan motto berani ungkap kasus kejahatan pejabat, dengan tegas akan mengawal kasus ini hingga tuntas . (Sul)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.