Proyek Jasmas Prov Jatim Desa Sidomukti-Kembangbahu Diduga Dikerjakan Asal Jadi

0 Komentar 158 pembaca

Foto/Ket : Atas Dua Titik Pembangunan TPT Jasmas Tahun 2021 yang Diduga Amburadul, Foto Bawah Pengerjaan Proyek TPT Jasmas Tahun 2022.

Proyek Jasmas Prov Jatim Desa Sidomukti-Kembangbahu Diduga Dikerjakan Asal Jadi

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Senin 22 Agustus 2022 13:39:29 WIB

Lamongan, Krindomemo – Pengerjaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), bersumber dari anggaran dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) pemerintah Kabupaten Lamongan, di Desa Sidomukti, Kecamatan Kembangbahu, Diduga banyak penyimpangan dan layak untuk dipersoalkan.

Alasannya, berdasarkan data yang dihimpun awak media ini, Desa Sidomukti mendapat suntikan dana bantuan Jasmas tahun 2021 dengan total anggaran kurang lebih senilai Rp. 400 juta. Yang diperuntukkan untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dua titik lokasi diantaranya di Dusun Sukoanyar dan Dusun Glonggong. Selasa (23/08/22).

Namun miris, berdasarkan keroscek awak media ini di lapangan, sekilas terlihat dari kejahuan dua titik bangunan TPT yang menurut warga setempat baru dikerjakan 4 bulan lalu tersebut tampak Gaga, namun siapa sangka justru dilihat dari dekat sebenarnya ompong alias sudah mengalami kerusakan atau banyak yang putus dan tanpak rapuh. Ibarat tubuh besar tanpa otot kurang daging, mungkin itu julukan yang cocok untuk bangunan TPT tersebut.

Dalam hal ini, patut diduga pengerjaan proyek tersebut bahan materialnya menyimpang dari rancangan anggaran biaya (RAB), dan hanya dijadikan lahan mencari keuntungan untuk memperkaya diri secara pribadi maupun kelompok oleh oknum-oknum yang berkecimpung dalam penanganan proyek tersebut tanpa mempertimbangkan mutu dan kekuatan fisik bangunan.

Menurut warga setempat menuturkan pada awak media, jika proyek TPT yang menghabiskan dana JASMAS ratusan juta tersebut baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu tapi sudah banyak yang putus.

“Sementara untuk proses pekerjaannya juga dikerjakan oleh orang luar desa,” pungkasnya.

Sementara, Santo selaku Kepala Desa Sidomukti, ketika dikonfirmasi awak media ini mengatakan, jika pengerjaan proyek pembangunan TPT tersebut disuntik anggaran Jasmas tahun 2021 dan juga tahun 2022.

“Iya pengerjaan proyek Jasmas, ada yang tahun 2021, dan juga tahun 2022, lebih enaknya ketemu saja,” pungkasnya.

Namun sayangnya, hingga saat ini justru Kades Sidomukti seakan tidak ada kejelasan, saat ditelfon guna konfirmasi lebih lanjut, namun terkesan menghindar.

Perlu diketahui, di Desa Sidomukti selain pengerjaan proyek TPT Jasmas tahun 2021 tersebut, juga masih ada dua titik pengerjaan proyek TPT yang disuntik dana Jasmas Provinsi Jatim tahun 2022, dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 363 juta lebih.

Namun berdasarkan pantauan awak media ini di lapangan, dalam pengerjaan proyek TPT yang tengah dikerjakan tersebut juga diduga menyimpang dari rancangan anggaran belanja (RAB), alasannya material batu yang digunakan diduga menggunakan batu putih berkualitas buruk, serta dalam pemasangan batu dan campuran semen dan pasir juga Diduga tidak memperhatikan aturan dan petunjuk teknis yang ada.

Selain itu, dalam pekerjaan TPT bersumber dari anggaran Jasmas tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola agar bisa mengangkat ekonomi masyarakat, justru diduga dikerjakan kepada pihak pemborong/kontraktual.

Bukan hanya itu, dalam pengerjaan proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) tersebut juga Diduga kangkangi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Sangat disayangkan meskipun pekerjaan proyek pembangunan fisik di Desa Sidomukti, banyak yang diduga menyimpang dari bestek dan diragukan mutu bangunannya namun sampai detik ini masih aman-aman saja dan lancar. Bahkan Instansi terkait khususnya Inspektorat Provinsi serta Penegak Hukum Kabupaten Lamongan terkesan Nina Bobo alias tidur.? Dan Hal ini tentunya menjadi bukti buruknya kinerja pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penanganan yang serius, dan itu tentunya akan menjadi citra buruk tersendiri bagi pemerintah dimata masyarakat.

Awak Media Krindomemo sebagai alat kontrol sosial masyarakat, berharap kepada semua instansi khususnya Inspektorat, BPK, Gubernur Jatim, Kejaksaan Negeri Lamongan, Kejati Jatim, Polres Lamongan, Polda Jatim segera terjun kelapangan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan tersebut, serta terhadap Oknum-oknum yang berkecimpung dalam penanganan proyek tersebut secara profesional dan tidak pandang bulu.

Agar dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah republik Indonesia tidak sia-sia dan bisa dinikmati masyarakat untuk kepentingan ekonomi lebih maju sesuai dengan program pemerintah, bukan malah menjadi lahan mencari keuntungan semata oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan perut pribadi maupun kelompok. Bersambung. (Pri/As)

Editor : As

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.