Vonis Bebas Kades Turirejo, Penegak Hukum Gresik Terancam Dilaporkan

0 Komentar 385 pembaca

Foto/Ket : Syamsul Arief Pimpred Harian Memo dan Kantor Kajari Gresik

Vonis Bebas Kades Turirejo, Penegak Hukum Gresik Terancam Dilaporkan

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Jumat 14 Juni 2024 07:04:29 WIB

Gresik, Krindomemo.com - Proses penanganan penegakan hukum, baik di Polres Gresik maupun Kejaksaan dan pengadilan Gresik bag sudah menjadi lingkaran setan.

Buktinya dapat dilihat, dari penanganan perkara kasus dugaan pemalsuan dokumen surat tanah yang diduga dilakukan Surianto Kepala Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean.

Yang mana, perkara dengan nomor 389/Pid B/2023 PNGSK, penyidik unit Tipidkor Polres Gresik menjerat Surianto selaku Kepala Desa Turirejo dengan pasal KUHP Pasal 268 pemalsuan dokumen.

Namun ironis, sesuai data yang dihimpun awak media ini, Perkara yang ditangani unit Tipidkor Polres Gresik tersebut ternyata ada dugaan kesalahan dalam proses penyelidikan dan tahap penyidikan.

Sehingga, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, dua penyidik unit Tipidkor Polres Gresik berinisial Iptu KR dan BS dilaporkan pimpinan redaksi media krindomemo H. Syamsul Arief ke Kadiv Propam markas besar (Mabes) kepolisian negara Republik Indonesia.

Ironisnya lagi, berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum proses persidangan terdakwa Surianto Kades Turirejo yang digelar di pengadilan Negeri Gresik tersebut, terkuak adanya main mata alias pengondisian yang diduga lewat Oknum jaksa kejaksaan negeri Gresik berinisial PR.

Terbukti menurut bagian pelayanan terpadu pengadilan negeri Gresik, ketika dikonfirmasi wartawan media ini pada saat itu kamis (11/01/24), mengatakan tidak ada sidang, dan persidangan itu diagendakan pada hari Senin (15/01/24).

Padahal tangkapan camera di lapangan, persidangan perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat Kepala Desa Turirejo Surianto ini digelar pada hari itu atau kamis (11/01).

Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Fatekur Rohman, dan didampingi hakim anggota Fifianti, beserta Eni, dan sebagi panitera pengganti Indah. Sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prastiyo serta didampingi jaksa perempuan, sidang dengan agenda keterangan saksi.

Menurut Hakim ketua Fatekur Rokhman dalam persidangan menegaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Kades Surianto tersebut terbukti bersalah, namun menariknya, dalam putusan persidangan, justru Terdakwa Kades Surianto ini dibebaskan.

Kepala kejaksaan Negeri Gresik Nana Mariana melalui kasi Intel R.A Nur Rizki dan didampingi Kasubsi Ekonomi Farobi ketika dikonfirmasi awak media di ruang lobby kamis (13/6), mengatakan, terkait amar putusan Majelis hakim dalam kasus pemalsuan dengan terdakwa Surianto tersebut sangat tidak layak walaupun lewat berbagai macam pertimbangan.

“Apalagi dalam kasus ini JPU sudah menyatakan terdakwa secara sah melanggar pasal 263 dengan tuntutan empat bulan kurungan," ujarnya.

Masih menurut Rizki, adanya vonis bebas terhadap kasus ini pada tanggal 28 Maret 2024, dari JPU menyatakan Kasasi pada tanggal 3 April, dan Alhamdulillah pada tanggal 16 April sudah diterima oleh Mahkamah agung.

Tinggal nunggu kapan dijadwalkan sidang oleh Mahkamah agung karena biasanya kasasi itu ada yang cepat ada juga yang lambat tergantung sananya saja.

Alasan JPU Melakukan kasasi karena dalam aturannya, biasanya hakim tidak boleh memvonis kurang dari setengahnya tuntutan JPU.

“kalau kurang dari setengahnya tuntutan, JPU harus menyatakan banding, apalagi dalam kasus ini majelis hakim memvonis bebas, Jaksa harus melakukan langsung Kasasi,” ujar Rizky.

Menurut asumsi pimpinan redaksi Krindomemo H. Samsul Arif dengan slogannya berani mengungkap kasus pejabat sampai tuntas, menduga adanya aliran dana suap dalam kasus ini.

“Bahkan tidak sedikit melainkan ratusan juta rupiah. Kalau masalah pembuktian adanya dugaan suap tersebut kita akan buktikan besok setelah kasasi,” tandasnya. (Pri/As/Sul)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.