Bantuan Jasmas Provinsi PDI-P untuk Lamongan Patut Dipersoalkan

0 Komentar 294 pembaca

Bantuan Jasmas Provinsi PDI-P untuk Lamongan Patut Dipersoalkan

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Sabtu 08 Oktober 2022 08:34:06 WIB

Lamongan, Krindomemo - Banyaknya dana bantuan Jasmas (Jalinan Aspirasi Masyarakat) Provinsi Jatim tahun 2021 dari Partai PDIP yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik di Desa Kadungwaras, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, tinggalkan kesan dan layak untuk dipersoalkan.

Pasalnya, berdasarkan Informasi yang dihimpun awak media ini di lapangan, di Desa Kadungwaras mendapat 4 titik kegiatan pembangunan fisik bersumber dari anggaran Jasmas tahun 2021 yang diperoleh lewat Ketua DPRD Provinsi Jatim, Fraksi Partai PDIP, Kusnadi, dengan total nilai yang cukup familiar yakni sekitar 600 juta lebih. Namun ironis, pada saat pengajuan berkas bantuan Jasmas tersebut, pihak pemerintah desa Diduga ditarif biaya senilai 120 juta rupiah oleh oknum yang diduga masih kepercayaan Kusnadi.

"Jadi pada saat pengajuan Jasmas, pihak pemerintah desa Kadungwaras dikenakan biaya oleh orang yang diduga masih kerabat Kusnadi
senilai 120 juta dengan alasan untuk pelicin. Dan kemungkinan besar hal tersebut terjadi di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Lamongan yang mendapat bantuan Jasmas dari partai PDI-P," ungkap salah satu Kades di Wilayah Kecamatan Modo.

Bahkan dalam praktik pengerjaan proyek yang bersumber dari Jasmas tersebut juga nampaknya dikerjakan secara kontraktual oleh broker atau orang yang diduga mafih kepercayaan dari Kusnadi dan Fujika sendiri.

"Jadi pada saat pencairan uang jasmas ke Rekening pongkmas, uang tersebut diminta oleh orang kepercayaan Kusnadi, dan selanjutnya uang itu digunakan untuk mengerjakan proyek Jasmas itu sendiri secara kontraktual," pungkasnya.

Sementara berdasarkan kroscek awak media ini di lapangan, bahwa 4 titik bangunan di Desa Kedungwaras, yang menghabiskan anggaran Jasmas Provinsi senilai ratusan yang diduga dikerjakan secara kontraktual oleh broker atau diduga orang kepercayaan Kusnadi tersebut sudah tanpak mengalami kerusakan alias amburadul dan rapuh.

Padahal bangunan-bangunan tersebut baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu dan bisa dikatakan masih seumur jagung. Dalam hal ini patut diduga bahan materialnya banyak yang menyimpang dari rancangan anggaran biaya (RAB), sehingga mutu bangunan tidak sesuai harapan, dan terkesan hanya dijadikan lahan untuk meraup keuntungan semata oleh oknum yang berkecimpung tanpa mempertimbangkan mutu dan kualitas bangunan.

Parahnya lagi, bahkan menurut kabar burung yang dihimpun awak media ini, bahwa pada saat itu setelah proses pencairan bantuan Jasmas, dari Kusnadi, suami dari Fujika, politisi yang terkenal nyentrik ini, juga diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadinya melaui Tim kemenangan dengan mengancam beberapa Kepala Desa di Wilayah tersebut yang mendapat Jasmas dari PDI-P agar memenangkan suara Fujika yang informasinya akan ikut berlaga dalam pencalonan DPR RI dapil X tahun 2024 mendatang.

Perlu diketahui, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, terkait dugaan penyimpangan dana Jasmas yang dibawa Kusnadi ketua DPR Provinsi Jawa timur bukan hanya terjadi di wilayah itu saja, namun juga Diduga terjadi di wilayah Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan.

Dimana pada tahun 2021, Di kecamatan Sarirejo terdapat 19 titik proyek Jasmas Provinsi dari Kusnadi yang disalurkan lewat legislator ketua komisi D DPRD Lamongan Abd. Shomad. yang diperuntukkan untuk Lembaga keagamaan, salah satunya pembangunan MI Bahrul Ulum senilai 200 juta rupiah. Dan pencarian anggaran langsung diterima oleh Ismail selaku Kepala Sekolah MI Bahrul Ulum beserta Ahmad selaku komite lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Namun sangat disayangkan pada saat pencairan bantuan tersebut diduga ada pemangkasan anggaran yang sangat fantastis dan layak untuk diberitakan, pemangkasan itu nilainya kurang lebih Rp. 80 juta rupiah, dari nilai anggaran Rp 200 juta rupiah, itu baru satu titik kalau ada 120 titik di Lamongan banyak juga nilai hasil pemangkasan.?

Terkait hal itu, Fujika yang disebut akan berlaga di kursi DPR RI tersebut saat dikonfirmasi wartawan melalui Telepon selulernya pada saat itu terdengar nada sambung namun tidak pernah diangkat.

Begitu juga Shomad anggota DPRD yang menjabat ketua komisi D saat dikonfirmasi terkait pemangkasan dana Jasmas, melalui telepon juga tidak pernah diangkat, dan melalui WA juga tidak dibalas, mungkin sudah alergi dengan wartawan kali.

Selain itu, perlu diketahui berdasarkan informasi dihimpun awak media ini yang diduga salah satu orang anggota PDI-P Lamongan menyebutkan jika 120 titik jenis kegiatan pekerjaan proyek fisik di Lamongan yang menghabiskan anggaran Jasmas Provinsi Jatim, melalui Kusnadi Ketua DPRD Provinsi Jatim, fraksi partai PDIP, juga banyak temuan pada saat BPK (badan pengawas keuangan) melakukan pemeriksaan/audit terhadap pekerjaan proyek-proyek tersebut, bahkan banyak Pokmas yang sudah dipriksa oleh Polda Jatim, namun anehnya sampai detik ini masih aman-aman saja dan terkesan tidak ada kejelasan.

Menyikapi hal itu, Awak Media Krindomemo dengan moto berani ungkap kasus kejahatan pejabat, mengharap kepada pihak terkait khususnya, Kejari Lamongan, Polres Lamongan, KPK, BPK, Kapolda Jawa Timur, Serta Kapolri, agar segera menunjukkan profesionalitasnya dan Kredibilitasnya dengan melakukan penyelidikan ke lokasi, serta melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang berkecimpung, dan jika benar ditemukan pelanggaran hukum, maka diharap untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tanpa pandang bulu dan sesuai undang-undang yang berlaku. (Pri/As)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.