Dugaan Penyimpangan Proyek Jasmas Desa Sidomukti Terkesan Tidak Transparan

0 Komentar 184 pembaca

Dugaan Penyimpangan Proyek Jasmas Desa Sidomukti Terkesan Tidak Transparan

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Rabu 14 September 2022 12:18:35 WIB

Lamongan, Krindomemo – Banyaknya Dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), bersumber dari anggaran dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dari Provinsi Jawa Timur, di Desa Sidomukti, Kecamatan Kembangbahu, yang sudah diberitakan awak media ini beberapa Minggu lalu tampaknya layak untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik pemerintah Daerah, Pemprov Jatim, maupun aparat penegak hukum.

Diantaranya yakni untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dua titik lokasi yang diterima oleh Pokmas Dadi Anyar Dusun Sukoanyar dan Pokmas Kedung Lancar, Dusun Kedung Glonggong, yang menghabiskan dana bantuan Jasmas Pemkab Lamongan tahun 2021 dengan total anggaran kurang lebih senilai Rp. 400 juta. Namun fakta di lapangan konstruksi bangunan TPT yang baru dikerjakan 4 bulan lalu ini sudah mengalami kerusakan atau banyak yang putus dan terlihat rapuh.

Parahnya lagi, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, bahkan pada saat kedua Pokmas tersebut usai mengambil uang pencairan dana bantuan Jasmas tahun 2021 di Bank Jatim, uang tersebut Diduga langsung diminta oleh orang yang akrab disapa Pak Ndan.

Sementara pengerjaan lain yang diduga menyimpang dari bestek yakni, pengerjaan proyek TPT yang disuntik dari dana Jasmas Provinsi Jatim tahun 2022, dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 363 juta lebih yang saat ini tengah dikerjakan, namun dalam pengerjaan proyek TPT tersebut juga diduga menyimpang dari rancangan anggaran belanja (RAB).

Tidak hanya itu, bahkan pekerjaan TPT bersumber dari anggaran Jasmas Provinsi Jatim maupun Daerah tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola agar bisa mengangkat ekonomi masyarakat, justru diduga banyak dikerjakan secara kontraktual.

Selain itu, dalam proses pengerjaan proyek tersebut tidak memasang papan proyek. Dalam hal ini pengerjaan proyek tersebut juga diduga kangkangi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.

Perlu diketahui, bahwa terkait banyaknya Dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek tersebut, Santo selaku Kepala Desa Sidomukti, ketika dikonfirmasi awak media ini mengatakan, jika di Desanya pada tahun 2021-2022 banyak mendapatkan proyek bantuan Jasmas Provinsi dan Daerah senilai ratusan juta.

Namun Untuk dua titik Proyek TPT tahun 2021 yang dari PAN Itu dikerjakan Pak Ndan sendiri entah siapa yang dimaksud dengan pak Ndan tersebut, informasinya dia adalah Anggota DPRD Lamongan Fraksi Partai Partai Amanat Nasional.

Jika benar yang dimaksud Kades Sidomukti, orang yang akrab disapa Pak Ndan tersebut adalah Anggota DPRD Lamongan,? tentunya hal ini juga bertentangan dengan undang-undang (UU) nomor 27 tahun 2009 yang mengatur MPR, DPD, dan DPRD melarang anggota dewan bermain proyek. Karena hal itu dapat menyebabkan timbulnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahkan Kades Santo juga mengaku jika terkait pengerjaan proyek tersebut sudah ada pihak tim Polda Jatim yang datang ke Desa untuk klarifikasi hal itu namun dari Unit apa dirinya tidak tahu.

Ketika disinggung terkait dua titik pengerjaan proyek TPT yang bersumber dari Jasmas provinsi di Tahun 2022 yang tengah dikerjakan tersebut, Kades Santo berdalih jika terkait pekerjaan proyek Jasmas Prov maupun daerah, proyek itu banyak dikerjakan oleh orang luar kita tahu jadi saja.

Lebih lanjut, pada saat itu Kades Santo mengungkapkan bahwa batuan di Desanya tersebut tidak hanya dari partai PAN saja, melainkan melalui Anggota DPRD Grindra juga ada, dan yang satunya melalui perantara Imam Warga asal Sukosongo.

Namun sungguh miris sekali, terkait banyaknya dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek Jasmas provinsi maupun Pemkab Lamongan tersebut diterbitkan, Santo selaku Kades Sidomukti, tampak gusar meminta awak media ini untuk menurunkan pemberitaan tersebut.

Bukan hanya itu, Kades Santo juga menegaskan jika akan memberi jembatan untuk medapat nomor Pak Ndan guna menggali informasi lebih lanjut.

Namun sayang sampai detik ini justru tidak ada kejelasan dan terkesan menutupi, bahkan Kades Santo seakan menghilang dari awak media ini, ada apa.?

Menyikapi hal itu, Awak Media Krindomemo sebagai alat kontrol sosial masyarakat, berdasarkan bukti serta fakta di lapangan yang sudah dituangkan dalam pemberitaan ini, berharap kepada instansi terkait atau penegak hukum benar-benar menunjukkan kegarangannya dengan menindak tegas para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan program bantuan pemerintah demi keuntungan pribadi tersebut. Dan jangan anggap pemberitaan ini hanyalah sebagai angin lalu.

Agar dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah bisa dinikmati masyarakat untuk kepentingan ekonomi lebih maju sesuai dengan program pemerintah, bukan malah menjadi ajang korupsi bersama yang bisa merugikan keuangan negara. (Pri/As)

Editor : Eko As

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.