Ketua Poktan Desa Tlogorejo Diduga Raibkan Bantuan Alsintan

0 Komentar 1347 pembaca

Foto/Ket : Gambar Ilustrasi

Ketua Poktan Desa Tlogorejo Diduga Raibkan Bantuan Alsintan

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Jumat 11 Maret 2022 22:01:16 WIB

Lamongan, Krindomemo - Ketua Kelompok Tani Tlogo Mulyo, Desa Tlogorejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Diduga jual bantuan dari pemerintah pusat. Pasalnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media ini menyebutkan Kelompok Tani Tlogo Mulyo mendapat beberapa unit bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI, melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, diantaranya 2 unit Handtraktor, 3 unit pompa air, 1 unit Transparanter, 1 Unit Desel Ratna (Bekas mesin traktor), 1 unit alat pengasapan tikus.

Namun ironis, dari beberapa unit bantuan program Pemerintah RI, yang disuntik anggaran Aspirasi tahun 2015, dengan tujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Tlogorejo dan Dusun Tlogo, salah satunya 1 unit Handtraktor, justru Diduga raib dijual oleh Ketua Tani Tlogo Mulyo (Harianto) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Tlogorejo.

"Pada sekitar tahun 2015, kelompok Tani Tlogo Mulyo, Desa Tlogorejo, mendapat banyak bantuan dari pemerintah, namun salah satu unit bantuan yaitu Handtraktor itu tidak ada, dan Diduga sudah dijual di Wilayah Kucur," ujar salah satu sumber warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Tidak sampai disitu, Sumber juga mengungkapkan, jika semua bantuan itu pada beberapa Minggu kemarin pada saat rapat Dusun, sudah diserahkan kepada Ketua Poktan yang baru, namun hanya berita acaranya saja.

"Informasinya kemarin saat rapat Dusun Tlogo, bantuan-bantuan itu sudah diserahkan dari Ketua Poktan Lama ke Ketua Poktan yang baru, tapi barangnya belum diterima, dan surat berita acaranya juga belum ditandatangani pihak ke dua/Ketua Poktan yang baru dan Kepala Dusun Tlogo," pungkasnya.

Terkait pelimpahan beberapa unit bantuan dari Ketua Poktan Lama, ke Ketua Poktan baru, Dedy Achiyar Widiya, selaku Kepala Dusun Tlogo, ketika dikonfirmasi mengatakan jika unit bantuan tersebut belum diserahkan ke Ketua Poktan yang baru. Namun surat berita acara penerimaan sudah diterima.

"Sudah kita terima surat berita acara penerimaan bantuan itu dari Ketua Poktan Lama ke yang baru, tapi barangnya belum," ujarnya.

Kesempatan berbeda, Harianto selaku Sekdes Tlogorejo, sekaligus mantan Ketua Tani Tlogo Mulyo, ketika dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan WhatsApp, berkilah jika terkait bantuan Handtraktor 2 unit tersebut masih ada, namun yang 1 sudah rusak.

"Kalau bantuan yang lama ada 2 unit, tapi yang 1 sudah rusak tidak bisa dipake, dan barangnya masih ada di rumah namun sudah peretelan. Untuk mesin/deselnya masih ada dan sekarang dipakai untuk pompa air. Sementara 1 unit Handtraktor yang masih bisa digunakan sudah saya serahkan ke Poktan yang Baru beserta aset desa lainya," kilahnya.

Dari pernyataan Harianto tersebut timbulkan pertanyaan besar, bagaimana tidak, Harianto mengatakan jika 1 unit Handtraktor tersebut sudah rusak. Namun kenapa mesin/deselnya masih bisa digunakan untuk pompa air.?

Sementara terkait bantuan pompa air, Harianto menegaskan, jika pihaknya pada saat itu menerima bantuan pompa air 4 unit.

"Untuk bantuan Pompa air dapat 4 unit, ukuran 5 dim 1 unit, 3 Dim 1 Unit, dan 4 Dim 2 Unit. Total bantuan pompa air yang ada di rumah saya tinggal 3 unit. Dan yang satu di rumah Poktan baru," tukasnya.

Guna menyikapi pernyataan Harianto tersebut, Mahmudi, selaku Ketua Poktan yang baru, saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp, tidak membalas, dan ketika ditelefon meski tampak berdering juga tidak diangkat.

Dalam hal ini, diduga lemahnya faktor pengawasan dari pihak terkait/Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, terhadap bantuan-bantuan pemerintah pusat yang sudah direalisasikan ke Desa-desa untuk kesejahteraan para petani. Sehingga hal itu kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum Poktan untuk mengambil kesempatan guna memperkaya diri dengan maling/menggelapkan bantuan-bantuan dari pemerintah RI.

Terkait hal itu, awak media ini sebagai alat kontrol sosial masyarakat, berharap kepada pihak aparat hukum Kabupaten Lamongan, gar segera terjun untuk menyelidiki dugaan penggelapan bantuan dari Kementerian Pertanian RI yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua Poktan Tlogo Mulyo tersebut, dan menindak tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bersambung. (As/Pri)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.