Jalan Poros Desa Pondok Pinang Dibiarkan Rusak Parah, Masyarakat Geruduk Pemkab Bojonegoro

0 Komentar 126 pembaca

Jalan Poros Desa Pondok Pinang Dibiarkan Rusak Parah, Masyarakat Geruduk Pemkab Bojonegoro

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Kamis 07 Maret 2024 17:52:12 WIB

Bojonegoro, Krindomemo -Memang selama kepimpinan Bupati Anna Muawwanah tampak diagung-agungkan dibeberapa media sosial, berhasil memuluskan sebagian besar jalan di Kabupaten Bojonegoro.

Namun sayangnya, justru fakta di lapangan juga masih banyak kondisi jalan yang tak jauh dari kota Bojonegoro mengalami kerusakan yang sangat parah. Seperti jalan poros Poros Desa Pondok Pinang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kota.

Sehingga hal ini membuat masyarakat setempat naik pitam, dan tanami jalan tersebut dengan pohon pisang. Selain itu dengan diwakili 30 orang masyarakat juga menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPU PKPCK) Bojonegoro.

Dalam kesempatan itu, Ketua PPB Bojonegoro, Alham M. Ubey, mewakili suara warga menyampaikan, Dana APBD Bojonegoro begitu besar, namun sangat miris jika melihat kondisi Jalan Pondok Pinang yang semakin rusak parah, terkesan diabaikan begitu saja.

Justru besarnya dana APBD tersebut, diduga demi mendongkrak popularitas dan terkesan demi pencitraan, Pemerintah kabupaten Bojonegoro lebih memilih untuk menghibahkan dana tersebut untuk pembangunkan jalan di Kabupaten Blora, Lamongan, dan Majalengka.

"Lah kok membangun jalan untuk rakyatnya sendiri kok tidak mau. Patutlah kalo warga protes dan menuntut keadilan pembangunan, di lingkungannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu melalui Dinas Cipta Karya, warga meminta kepada Pj Bupati Bojonegoro agar dapatnya segera memperbaiki kondisi Jalan Pondok Pinang yang lokasinya di tengah kota.

Menurut mantan jurnalis televisi menilai, mindset Pemerintah Bojonegoro selama ini menganggap l kawasan Jalan Pondok Pinang masuk aset PT KAI dan hal itu dijadikan kendala utama untuk memperbaiki jalan tersebut. Padahal kawasan itu merupakan tanah negara dan sangat mungkin masuk aset Kementerian Perhubungan.

Pihaknya memohon agar pemkab tidak melihat status tanah itu, melainkan bertindak membangun dan melakukan perbaikan. Sedangkan soal nantinya misalnya negara membutuhkan jalur itu untuk keperluan lain, warga tidak keberatan.

“Wong negara yang membutuhkan kok, tapi sekarang perbaiki aja. Toh, semua itu untuk rakyat, untuk kepentingan umum, bukan untuk perorangan,” tegasnya.

Warga bersama PPB juga menuangkan pengaduan dan permohonannya itu ke dalam surat yang ditujukan kepada Pj Bupati Bojonegoro. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD, Kepala Bappeda, kepala Dinas PUBM, Dinas Cipta Karya, Camat Bojonegoro, Lurah Ngrowo, dan kepada Kades Sukorejo.

Alham melihat kekesalan warga ini sudah cukup lama, bahkan banyak warga yang akan bertindak menanami pisang di sepanjang jalan pondok pinang ini. Tapi sampai hari ini masih bisa dicegah oleh PPB.

“Tapi kalau audiensi ini tidak ada tindak lanjut dan pemkab tetap saja cuek, ya apa boleh buat. Kita tanami pohon pisang aja, daripada sering membawa korban kecelakaan,” ungkapnya.

Alham M. Ubey menambahkan, bahwa terdapat sekira 300 kepala keluarga (KK) di sepanjang Jalan Pondok Pinang. Selain itu banyak pula pelaku UMKM dan pondok pesantren serta sejumlah tempat ibadah.

Warga tidak peduli, untuk memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 2 kilometer itu menjadi wewenangnya siapa. Sebab yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan perbaikan jalan.

“Entah kewenangan Cipta Karya entah PU Bina Marga, intinya jalan itu diperbaiki,” timpal salah satu warga RT 38 Desa Sukorejo, Supriatmoko dalam audiensi.

Sementara Zamroni, Sekdin Cipta Karya, akan menyampaikan keluhan dan tuntutan warga ini ke pemilik kewenangan yang lebih tinggi, dan konyolnya lagi Ia masih meminta warga untuk mengajukan proposal kepada Pj Bupati Bojonegoro.

Sebab, dalam menurut Zamroni proposal yang sudah dikirim oleh Kades Sukorejo, sampai hari ini belum diterima. Kalau nanti harus pihak Cipta Karya yang memperbaiki, maka jalan itu masuk jalan lingkungan.

"Untuk dana ada, dan kita siap untuk memperbaiki, tapi kita butuh proposal sebagai acuan," tandasnya. (As)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko Asrory, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, A. Eko Asrory.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.