MoU Universitas Muhammadiyah Gresik dengan Juris Law Firm

0 Komentar 82 pembaca

MoU Universitas Muhammadiyah Gresik dengan Juris Law Firm

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Jumat 17 Maret 2023 21:04:53 WIB

Gresik, Krindomemo - Universitas Muhammadiyah Gresik adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup mentereng di Kota Gresik, dan selalu melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi. Diantaranya tetap konsen di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Menyadari betapa pentingnya kehidupan masyarakat kampus, mahasiswa yang menjadi pionir agent of change, juga menjadi ujung tombak dalam kehidupan bermasyarakat di desa atau tempat tinggalnya.

Kepada mahasiswa fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik yang lebih dikenal dengan sebutan UMG itu membekali para mahasiswa dengan materi norma hukum yang langsung menyentuh pada kehidupan bermasyarakat. Penyuluhan hukum terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Peran Mahasiswa dalam Pembentukan Desa Sadar Hukum dan Pendampingan Bantuan Hukum langsung diapresiasi GATOT SUHARTO, SH, MH, Kasubbid Luhbankum dan JDIH Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Timur yang turut hadir mendampingi AYU FEBRIANA R, SH, MH., Penyuluh Hukum Muda Kanwil Kemenkum Ham Jatim.

Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU dan MoA) dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum Elli Ismiyah, ST., MT, dan juga KaProdi Fakultas Hukum Dr. Dodi Jaya Wardana SH., MH. menggandeng pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Gresik yaitu Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm itu langsung dihadiri oleh Direkturnya Juris Justitio Hakim Putra, SH, MH, dan pembina Juris Law Firm, Faridatul Bahiyah, SH, MH.

Keduanya Melakukan kerjasama meliputi berbagai aspek diantaranya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan diharapkan bisa membangun Desa Sadar Hukum di wilayah masing-masing tempatnya tinggal. Sehingga harapannya yaitu dalam pembelajaran secara teori dari kampus bisa langsung di implementasikan dan diterapkan di kehidupan bermasyarakat secara langsung sebagai bentuk nyata.

“Kerjasama ini memang akan difokuskan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan (akademis) yang bersifat terapan (law in action), sebagai sarana pembinaan terhadap mahasiswa”, terang Elly Ismiyah, Dekan FH UMG itu didampingi direktur biro bantuan hukum JURIS LAW FIRM, Juris Justitio Hakim Putra, SH, MH.

“Sosialisasi KUHP baru seperti dalam UU Nomor 1 tahun 2023, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat justru beberapa pasal contohnya pada pasal 218 terkait harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dibuat perbedaan atau nyiyir dan kritik, pasal 252 tentang santet atau memiliki kekuatan gaib dan pasal 417 tentang perzinaan kerap dibuat gaduh di medsos”. Jelas Ayu, Penyuluh Hukum Muda Kanwil Kemenkum Ham Jatim.

Dikesempatan yang sama KaProdi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Dr. DODI JAYA WARDHANA, SH, MH., ikut ambil bagian berikan pencerahan tentang peran mahasiswa sebagai paralegal yang membantu kegiatan advokat.

Dihadapan para mahasiswa UMG Juris Justitio Hakim Putra, SH, MH., yang dibantu moderator Aris Arianto, SH, senior partner Juris Law Firm itu mengupas peran mahasiswa sebagai paralegal dalam pendampingan hukum untuk advokat tentu sangat terbantukan, jelas Juris. “Bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum UMG yang mau belajar praktek lapangan bisa bersama JURIS LAW FIRM ikut dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu”, tuturnya. (Sul)

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko Asrory, Sumarsono, Alvian Tri R, SH.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, A. Eko Asrory.

Kabiro Malang: Gugus Supriyanto.

Kabiro Tuban: Parmin

Kabiro Bojonegoro: Sukamto

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Anwar, Ahmad Hery, Seto, Munir, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Edy Suyanto.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.