Beri Pelayanan Advokasi Masyarakat, LABH Al Banna Lamongan Kerja Bareng Komunitas Terjun Desa
0 Komentar 103 pembaca

Beri Pelayanan Advokasi Masyarakat, LABH Al Banna Lamongan Kerja Bareng Komunitas Terjun Desa

Daerah

Lamongan, Krindomemo - LABH Al Banna Lamongan, sebagai lembaga hukum yang terakreditasi oleh kemenkum Ham RI itu dalam bidang garapnya memang lebih konsen dibidang advokasi hukum. Bersama timnya kini merambah dan turun langsung untuk memberikan pelayanan advokasi di masyarakat kerja bareng dengan sebuah komunitas Lamongan, TERJUN DESA,  yang punya perhatian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dengan tema "legalitas organisasi masyarakat"  tampaknya  pada komunitas di Lamongan memang menjadi daya tarik tersendiri. Setidaknya perbincangan itu dikemas ala lesehan anak muda Lamongan di Babon Angrem café itu dengan materi mengalir marem disuguhkan Aris Arianto, SH, salah satu senior partner LABH Al Banna Lamongan.

Acara yang di mulai pukul 10:00 wib, ditata manis si pembawa acara Linda Puspita Sari, dengan sambutan founder komunitas TERJUN DESA Rery Afianto, S.Km,  dilanjut sambutan dari ketua panitia Arif Hidayat, SH.

Aris Arianto, SH, pemateri pemberdayaan masyarakat itu menyampaikan tentang makna legalitas dari organisasi masyarakat yaitu suatu keabsahan yang diberikan oleh pemerintah yang bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum seperti yang diamanatkan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Jika ormas dalam bentuk badan hukum. Maka ada 2 yaitu perkumpulan dan yayasan.

Cara membuatnya cukup mudah yaitu mendaftarkan di AHU (administrasi hukum umum) Kemenkum Ham RI dengan akta pendirian dan KTP pendiri. Sedangkan non badan hukum cukup dilakukan pendaftaran ke Bupati/wali kota/gubernur/kementerian tergantung sekala dari organisasi tersebut. Tandas Aris, yang juga advokat muda LABH Al Banna Lamongan.

Dalam pembahasan materi tentang organisasi masyarakat peserta dari komunitas terjun desa sangat antusias dan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu terkait prosedur teknis pendaftaran juga tentang bagaimana ketika domisili komunitas berpindah-pindah dan apa manfaat dari legalitas ormas. Semua pertanyaan dijawab dengan gamblang mulai prosedur teknis hingga manfaatnya diantaranya ketika ada legalitasnya maka organisasi masyarakat akan lebih kredibel dan mendapatkan perlindungan hukum.

Luqmanul Hakim ketua LABH Al Banna Lamongan ketika dikonfirmasi awak media, menyambut baik giat yang kini dilaksanakan oleh teman-teman di tim advokasinya.

Karena sekarang ini kita sebagai lembaga bantuan hukum tidak melulu hanya berkutat pada persoalan hukum yang bergerak di lini litigasi, seperti pendampingan hukum pada saat proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan persidangan-persidangan di pengadilan. Tapi di lini lain, pada sentuhan non litigasi kami memang ada amanat dari pemerintah dalam hal ini kemenkum ham untuk memberikan pelayanan yang langsung terjun dan menyentuh masyarakat.

Diantaranya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum untuk membantu masyarakat, termasuk bersama Pemkab Lamongan tentunya akan ikut mengawal desa sadar hukum, urai Luqman.

Acara anak-anak muda dengan mengusung pemberdayaan masyarakat yang juga diikuti 2 mahasiswa prodi fakultas hukum UGM Mohammad Didi Ardiansah dan Muh Faqihuddin Minasta berikut 2 mahasiswa prodi fakultas hukum Unisda Winda Utari dan Ahmad Yahya  program magang  di LABH Al Banna Lamongan itu kian menjadi marem. (Sul)

Editor : Eko Asrory 

Author

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO
Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto 

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko Asrory, Sumarsono, Alvian Tri R, SH.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, A. Eko Asrory.

Kabiro Malang: Gugus Supriyanto.

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Anwar, Yunus, Edy, Ahmad Hery, Munir, Sukamto, Akhmad Sriyono, Gini Purwanti, Mansur, M. Alvin, SH., Dwi Yuliya Fatmawati, Erick Marizta, Mikael Johanes Sinaga, Yusuf Octavianus, Sunanto Efendi, Slamet Hidayat, Iwan Wijaya, Edy Suyanto, Wawan, Warno, Suseto, Muhammad Wahyudi, Ramidi, Ellianah, Tonam Bahwonodadi.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Friska Alfan Fithroni, Ida Afidatul Aini, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

 Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top