Terbitkan Izin IMB SPBU PT. Shell Indonesia, Pemkot Surabaya Abaikan Keluhan Warga?
0 Komentar 136 pembaca

Terbitkan Izin IMB SPBU PT. Shell Indonesia, Pemkot Surabaya Abaikan Keluhan Warga?

Daerah

Surabaya, Krindomemo.com - Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shel Indonesia, yang berlokasi  di JL. Raya Simo Magersari, no.62, 64 RT. 04 RW. 06 Kel. Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, menuai polemik khususnya bagi warga yang berdampak di wilayah RT. 04 RW. 06.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini di lapangan bahwa hingga saat ini warga sekitar yang langsung berdampak dan berdekatan dengan lokasi pembangunan SPBU Shell tersebut, belum menerima kompensasi dari pihak PT. Shell Indonesia yang akan mendirikan SPBU-nya di wilayah tersebut.

Menurut beberapa sumber warga setempat terdampak di wilayah pendirian SPBU tersebut mengatakan, bahwa warga di sini sama sekali belum mendapat apa-apa.

“Malah pedagang yang bukan warga di sini yang tadinya berjualan di depan bangunan tersebut semuanya sudah mendapatkan uang kompensasi pemindahan," cetusnya.

Sementara, hal senada juga dibenarkan oleh ketua RT.04, Dwi, bahwa warganya, dan pihak RW pun belum menerima kompensasi apapun dari pihak pemgembang maupun pemilik SPBU Shell Indonesia.

Walaupun saya telah menandatangani surat persetujuan sebagai syarat pengurusan Izin mendirikan bangunan (IMB) PT. Shell Indonesia yang akan membangun SPBU SHELL di wilayah kami, yang jelas-jelas berdekatan dengan warga kami yang menetap tinggal di wilayah yang berdekatan dengan lokasi SPBU dan sangat berdampak.

“Atas adanya bangunan tersebut, sama sekali belum ada yang menerima kompensasi dalam bentuk apapun dari PT. Shell Indonesia," jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Sodikin selaku ketua RW.06 kel. simo Mulyo. kec. Sukomanunggal juga mengatakan, karena pada saat awal-awal pertemuan dengan perangkat wilayah sini,  pihak pengembang dan pemilik SPBU Shell telah berjanji dan bersedia memberikan kompensasi pada seluruh warga saya yang berdampak dan salah satunya berjanji memenuhi kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan warga RW. 06 berupa penyelesaian pembangunan gedung balai RW. 06.

Maka kesepakatan tersebut membuat ketua RT.04 dan saya selaku ketua RW, mau menandatangani surat sebagai syarat pengurusan IMB SPBU SHELL ini, tapi kenapa hingga saat ini, pihak pemilik atau pengembang SPBU Shell sama sekali tidak ada kabar dan tindakan nyata dari apa yang sudah dijanjikannya pada kami selaku wakil warga RW.06.

Kenapa pihak PT. Shell Indonesia seakan enggan dan tidak mau memberikan kompensasi pada warga saya, yang jelas-jelas tinggal menetap dan sangat berdampak dengan adanya pembangunan pom bensinnya, lha ini kan aneh ada apa dengan pihak pemilik SPBU Shell ini.

“Padahal dalam setiap pembangunan atau pendirian suatu bangunan tempat usaha, pemerintah kota Surabaya selalu mengedepankan kepentingan warganya, bukan kepentingan pengusaha atau pribadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia menegaskan, bahwa ihak warga sekitar bangunan pendirian SPBU SHELL belum menandatangani surat persetujuan perijinan pendirian bangunan sebagai salah satu persyaratan mutlak penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan pihak PT. Shell Indonesia pun belum memberikan kompensasi berupa apapun pada warga.

“Namun mengapa Pemkot surabaya sudah menerbitkan surat IMB pihak PT. Shell yang terpampang di depan lokasi bangunan dengan nomor perijinan 133.4/7069-94/436.7.5/2020,” pungkasnya.

Di sisi lain Hermawan, selaku ketua PAC salah satu ormas di wilayah kec. Sukomanunggal Surabaya yang menjembatani pemberian tali asih atau kompensasi ganti rugi pemindahan para pedagang sekitar wilayah depan lokasi pembangunan SPBU Shell tersebut, juga membenarkan jika para pedagang sekitar kawasan depan SPBU tersebut datang dan meminta bantuan pihak kami agar bisa membantu mereka untuk mendapatkan kompensasi tersebut dari pihak pemilik atau pengembang SPBU Shell.

Setelah saya mediasi sekaligus saya advokasi pada pihak PT. Shell Indonesia, Alhamdulilah para pedagang tersebut mendapatkan apa yang mereka harapkan, pihak SPBU telah memberikan dana kompensasi tersebut, dan saya sendiri yang membagikan ke beberapa pedagang yang kena dampak pembangunan SPBU Shell yang pelaksanaan pemberian dana tersebut kami lakukan di kantor Pol PP Surabaya secara terbuka disaksikan Kasat Pol PP Surabaya dan disaksikan para pedagang lain yang juga mendapatkan dana dari PT. Shell Indonesia, dan tidak ada potongan sedikitpun saat kami membagikannya.

“Semua hak para pedagang di terima utuh, dan disaksikan banyak orang secara terbuka," tandas Hermawan pada awak media ini saat di temui pada Selasa (7/9) di salah satu warkop di kawasan jalan Donowati Surabaya.

Perlu diketahui, dalam hal ini banyak ditemukan keganjilan keganjilan akan proses pendirian SPBU Shell yang berlokasi di wilayah jalan raya simo Magersari masuk wilayah RW.06 kel. Simo Mulyo kec Sukomanunggal Surabaya, bahwa warga dan pejabat kampung di wilayah simo Magersari khususnya warga RT. 04 RW. 06 beserta warga RT lain yang berdampak merasa dibohongi dan dipermainkan oleh pihak PT. Shell Indonesia yang hanya memberikan janji-janji manis agar pihak perangkat kampung setempat mau menandatangani surat persetujuan pendirian bangunan sebagai syarat pengurusan IMB, walaupun belum adanya tanda tangan warga sekitar yang berdekatan dengan lokasi didirikannya SPBU tersebut. Dan Diduga kuat adanya oknum oknum yang bermain memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan dari warga setempat dan warga RW 06 kelurahan Simo Mulyo khususnya.

Terkait kasus tersebut awak media Krindomemo dengan Motto berani ungkap kejahatan pejabat, akan melakukan konfirmasi ulang atas pemberitaan ini pada pihak pengembang atau pemilik SPBU Shell guna mendapatkan penjelasan rinci, tentang belum diberikannya kompensasi berupa apapun seperti apa yang di janjikan PT. Shell Indonesia pada warga yang bermukim disekitar lokasi berdirinya SPBU tersebut (warga RT. 04. red), dan belum adanya kompensasi pula bagi warga berdampak yang bermukim di depan tempat usaha itu, yakni warga RT. 01 dan warga RT. 02 yang juga masuk dalam wilayah RW.06 Sukomanunggal Surabaya. (Dhewo/Tim)

Editor : Eko Asrory

Author

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO
Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

Akte Notaris No: S-14408KT/WPJ. 11/KP. 0103/2019 | Gatot Triwaluyo, S.H.

SK Menkumham Nomer AHU: 0026821.AH.01.01.

NPWP: 92.225.727.4-604.000

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsudewo

Komisaris: Dony Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: David Hulman Sinaga, SH., Adi Sutrisno,SH.,MB

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, Sumarsono, Alvian Tri R.

Korlip Jatim : Iwan.

Wartawanan : Akhmad Hery, Sutikno Arie, ST., Iwan, Yunus, Atik, Nurul Amin, Hafid Mauilidi, Suwarno Ms, Titi Ernawati, Edi Suyanto, Tarno R, Evi Mujiono, Indra, Suyono, Deliyah, Herry Latansa, Selly Dia Agustina, SE., A. Zainuri, ABD Wahid, Tadji, Saifuddin Zuhri Anshori, Yoseph Malo Bili, Yakub Agung, Suhardiman, Munir, Sholichan, Suharjono, Susilo Ani, Tres, Arif Mustofa, Erick Marizta, Maulana Fajar Fadillah, Devika Candra putra, Ahmad Zainul Mustaqim, Freddy, Anwar, Mohammad Hasan, Sugeng Priasto, Edi Purwanto, Umi Kulsum, Parmin, Restu Yanuar Rio, Tri Kusuma Ningrum, Mashad Abidin, Yasin, Ahmad Isa Anshori, Adi Krismanto, Herna Nova Dwi Ariana, Joko Teguh Waluyo.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Friska Alfan Fithroni, Ida Afidatul Aini, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. David Sinaga & Mesias.

Telp: 081331223339

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top