ASMIPA Beri Saran dan Solusi Kepada Presiden RI dalam Mengatasi COVID-19
0 Komentar 69 pembaca

ASMIPA Beri Saran dan Solusi Kepada Presiden RI dalam Mengatasi COVID-19

Daerah

Gresik, Krindomemo.com - Berangkat dari keprihatinan kondisi Bangsa dan Negara sekarang yang diterpa badai Pandemic Covid-19, dimana telah muncul varian-varian baru seperti Delta dan Lambda yang jauh lebih ganas dari pendahulunya dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat, sudah tepat bila Pemerintah Indonesia mengambil langkah PPKM Darurat.

Hanya yang disayangkan langkah Pemerintah di sini tidak diiringi solusi yang tepat sasaran, sehingga akibatnya Rakyat menjerit tidak kuat menahan tekanan PPKM dan berisiko terjadi benturan kepentingan antara lapar dan aturan.

Prof H Muhammad Ashraf PHD selaku Pembina ASMIPA menuturkan, bahwa ASMIPA organisasi pelaku Wisata Indonesia, meski yang saat ini sangat terdampak oleh Pandemic Covid-19 ini tetap mendukung Pemerintah dengan memberikan masukan secara terbuka Pada Kepala Negara untuk menyikapi dalam mengatasi penyebaran Covid-19, sekaligus masukan mengatasi kesulitan yang dialami anak bangsa.

ASMIPA mendukung program Pemerintah baik PPKM atau pun bila terpaksa jika darurat bentuk lock Down. Seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari. Lockdown dinilai lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM Darurat yang masih membuka beberapa sektor.

2. Sebaiknya Pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama-sama mengakibatkan turunnya (perekonomian) ya pakai lockdown saja sekalian ( imbuh ketua umum ASMIPA) dalam konteks Lockdown, masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen. Ini akan berjalan dengan baik bila pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dlm insentif berkala sesuai kemampuan pemerintah ( dengan catatan merata tdk ada pengecualian pada masyarakat mampu atau tdk mampu , karena jika pakai sistem blt dan bansos seperti sebelumnya itu rawan di korupsi,” ungkap Prof H Muhammad Ashraf PHD selaku Pembina ASMIPA, melalui via Zoom dengan disaksikan Ketua Umum ASMIPA dan jajaran pengurus.

Lanjut, Prof H Muhammad Ashraf PHD, Kenapa Saya bersetatmen seperti itu,? Kenyataan di lapangan banyak aparat/oknum di Desa yang tebang pilih hanya keluarga dan kerabat terdekat mereka yang mendapat bantuan atau tidak merata, dan jika bansos berbentuk sembako di sini juga akan rawan kecurangan korupsi, karena sembako susah kita lacak lagi dari isi sembako tersebut.

Jadi alangkah merata dan adil juga tepat sasaran, jika berbentuk tunai dan BLT hanya akan diberikan kepada warga yang siap di Vaksin sebagai reward atau penghargaan Pemerintah atas kesadaran mereka yang sukarela di Vaksin dan sudah di vaksin.

Dana BLT bisa di berikan saat vaksin saat itu juga Jadi di sini mengurangi kecurangan-kecurangan dan kesempatan untuk korupsi, dan akan menarik minat pada warga lainnya untuk segera di Vaksin Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung tidak berlebih juga tidak kurang,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan sama, Umi Kulsum atau yang biasa disapa Bunda Shofie selaku Ketua umum ASMIPA, sekaligus Ketua Bidang Pariwisata Satgas Nawacita Indonesia mengatakan, bahwa PPKM yang sekarang telah diberlakukan kurang efektif dikarenakan masyarakat akan tetap tidak taat peraturan PPKM, sehingga yang terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah, kenapa ?. Kalau sudah urusan perut lapar dan anak2 harus sekolah, biaya sakit, ditagih debt collector yang tidak kenal kompromi. Apa tepat pemberlakuan PPKM tanpa insentif dari pemerintah.? Akhirnya yang terjadi perang sesama antar warga dan aparat.

"Cara yang tepat dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos BLT, dan hanya buat yang siap di vaksin sebagai tanda terimakasih sudah mendukung program pemerintah biar tidak ada alasan lagi untuk berkeliaran di luar rumah," imbuhnya

Lebih lanjut Umi Kulsum mengatakan, Jika memang serius untuk segera menuntaskan berhentinya virus Covid-19, dan lock Down/ppkm berjalan Lancar, alangkah tepatnya jika SPBU dan arus tol yang ditutup, jadi tol dan SPBU hanya diperuntukkan untuk kebutuhan esensial dan kritikal (logistik Dinas Kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya), tapi buat masyarakat dan pengusaha ditutup total tidak ada tebang pilih. Jika masih ada yang melayani di luar itu SPBU bisa dicabut perijinannya, dengan demikian

Otomatis jalan akan sepi dan tidak perlu anggaran yang besar buat aparat menjaga PPKM.

“Dari aparat Kepolisian, Pol PP dan TNI difokuskan untuk jemput bola sosialisasi vaksin ke desa-desa bekerja sama dengan Karangtaruna agar warganya sadar bahayanya Covid-19 dan pentingnya vaksin, dengan memberikan imbalan BLT, saya yakin warga akan sadar berbondong-bondong untuk di vaksin dan mau di Lock Down,” tegasnya

Dari kami seluruh anggota ASMIPA (Astana Mitra Pariwisata) Komunitas yang paling terdampak dan sudah tidak tahu apa yang mau dimakan buat esok hari. Kami siap mendukung penuh program Pemerintah tapi hendaknya tolong kebijakan yang akan diambil lebih melihat masyarakat di bawah, bukan memberikan peluang terhadap Aparat untuk berkorupsi.

“ASMIPA siap membantu mengedukasi dan memberikan wawasan sesuai PROKES terhadap masyarakat

yang belum siap di Vaksin apapun alasannya, dan ASMIPA juga siap mengawal pengawasan BLT terhadap masyarakat jika dibutuhkan oleh pemerintah,” tandasnya.

Perlu diketahui, Penasihat Ketua Umum, juga jajaran pengurus dan Anggota ASMIPA tampak mendengarkan arahan dari

Ketua Dewan Pembina ASMIPA Prof H Muhammad Ashraf PhD, dengan didampingi Pembina Pusat ASMIPA Drs Bambang Ari, H Asrul Husein, H Irham Anwar SH MH dan Bp H Wisnu Suhardjo Bsc SH MH MBL terkait pandemic Covid-19 secara Online. (Shofie)

Editor : Eko As

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO
Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

Akte Notaris No: S-14408KT/WPJ. 11/KP. 0103/2019 | Gatot Triwaluyo, S.H.

SK Menkumham Nomer AHU: 0026821.AH.01.01.

NPWP: 92.225.727.4-604.000

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsudewo

Komisaris: Dony Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: David Hulman Sinaga, SH., Adi Sutrisno,SH.,MB

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, Sumarsono, Alvian Tri R.

Korlip Jatim : Iwan.

Wartawanan : Akhmad Hery, Sutikno Arie, ST., Iwan, Yunus, Atik, Nurul Amin, Hafid Mauilidi, Suwarno Ms, Titi Ernawati, Edi Suyanto, Tarno R, Evi Mujiono, Indra, Suyono, Deliyah, Herry Latansa, Selly Dia Agustina, SE., A. Zainuri, ABD Wahid, Tadji, Saifuddin Zuhri Anshori, Yoseph Malo Bili, Yakub Agung, Suhardiman, Munir, Sholichan, Suharjono, Susilo Ani, Tres, Arif Mustofa, Erick Marizta, Maulana Fajar Fadillah, Devika Candra putra, Ahmad Zainul Mustaqim, Freddy, Anwar, Mohammad Hasan, Sugeng Priasto, Edi Purwanto, Umi Kulsum, Parmin, Restu Yanuar Rio, Tri Kusuma Ningrum, Mashad Abidin, Yasin, Ahmad Isa Anshori, Adi Krismanto, Herna Nova Dwi Ariana, Joko Teguh Waluyo.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Friska Alfan Fithroni, Ida Afidatul Aini, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. David Sinaga & Mesias.

Telp: 081331223339

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top