Bupati Gresik Bakal Undang Bupati Se-Jawa Timur & Gubernur dalam Kontes Bandeng di Tengah COVID-19
0 Komentar 447 pembaca

Bupati Gresik Bakal Undang Bupati Se-Jawa Timur & Gubernur dalam Kontes Bandeng di Tengah COVID-19

Daerah

Gresik, Harian Memo - Terkait Rencana penyelenggaraan pasar bandeng di 10 titik Kecamatan Gresik yang sudah ditentukan Bupati Fandi Ahmad Yani (Gus Yani) pada tanggal 5 Mei 2021, yang dinilai sangat bertentangan dengan protokol kesehatan (prokes) yang sudah ditetapkan Presiden RI Jokowidodo guna pembatasan penyebaran atau penularan virus corona kini terus bermanuver. Sabtu 01/05/21).

Pasalnya, Kontes pasar bandeng tradisional 2021 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 itu menuai kontroversi dari berbagai kalangan atau elemen lapisan masyarakat salah satunya perkumpulan pencinta sound sistem Gresik (PPSSG), bersama pimpinan Redaksi Harian Memo yang ikut menyuarakan penolakan atas rencana acara Pemerintah Gresik itu, justru Bupati Gresik berencana akan mengundang Bupati Se-Jawa Timur dan Gubernur Jatim pada acara kontes Pasar Bandeng tersebut.

Namun ironisnya, perkumpulan pencinta sound sistem Gresik (PPSSG) yang akan ikut menyuarakan penolakan dengan melakukan aksi damai pada 5 Mei 2021 di Pemda Gresik, dengan dipimpin oleh korlap dari masing-masing Kecamatan akan melakukan aksi protesnya di Kantor Pemda Gresik, justru PPSSG akan mencabut surat izin Aksi yang sudah diserahkan kepada Polres Gresik dengan alasan sudah disetribusikan.

Menurut H. Syamsul Arif selaku pimpinan redaksi (Pimpred) Harian Memo, bahwa terkait pemberitaan acara kontes bandeng tradisional yang menuai kontroversi itu, pihaknya bersama ketua PPSSG bersama anggota beberapa hari kemarin sudah diundang untuk menemui Bupati Gresik di ruang kerjanya. Dan Bupati Gresik berencana akan mengundang Bupati Se-Jawa Timur dan Gubernur Jatim pada acara kontes Pasar Bandeng tersebut

"Saya kira ada apa kok diajak pertemuan dengan Bupati Gresik, saya kaget akhirnya begitu masuk ruangannya ditangapi baik dengan berjabat tangan," ujarnya.

Namun setelah itu Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani langsung marah-marah sambil mengacungkan tangan, Lanjut Syamsul, Saya kepingin semua masyarakat ini bisa makan semua ada anggaran yang sekiranya tidak ada resiko dan sudah diseleksi dan tidak ada masalah.

"Sedangkan untuk Camat saya bebani kalau gak bisa bayar sound jangan jadi Camat. Mangkanya saya tidak takut biarpun mau didemo, dan Bupati Gresik juga menuduh saya bahwa saya marah-marah dan ancok-ancok di Disparbud padahal saya tidak merasa melakukan apa-apa, dan akhirnya saya keluar dari ruangannya tanpa pamit, dengan melontarkan kata ngajak mencari jalan terbaik apa ngajak ribut," ungkap Syamsul dengan menirukan Bupati Gresik.

Dalam kesempatan berbeda, Camat Duduk Sampeyan melalui Sekwilcam (Supandi) saat dikonfirmasi Awak media ini membenarkan bahwa terkait sound sistem dalam acara kontes bandeng tradisional dibebankan kepada Kecamatan.

“Sound sistem dibebankan kecamatan, namun kecamatan disumbang (Patungan) Kades se-Kecamatan duduk Sampeyan,” pungkasnya.

Sementara, Totok Hariyanto selaku ketua PPSSG saat dikonfirmasi Awak Media Harian Memo mengatakan, bahwa terkait surat izin yang sudah dilayangkan kepada kapolres Gresik, terkai rencana aksi damai yang akan digelar pada hari Rabu besok akan dicabut dengan alasan sudah disetribusikan.

"Alhamdulillah 10 kecamatan telah terkonfirmasi PPSSG.

1. Cerme ok 4 hr pake PPSSG

2. Duduk ok 6 hr pake PPSSG

3. Bungah ok 6 hr pake PPSSG

4. Benjeng ok 3 hr pake PPSSG

5. Menganti ok 6 hr pakek PPSSG

6. Damean ok 4 hr pake PPSSG

7. Sidayu ok 6 hr pake PPSSG

8. Ujungpangkah ok 3 hr pake PPSSG

9. Gresik ok 3 hr pake PPSSG

10. 10.Manyar ok 6 hr pake PPSSG

Ayo kita tunjukkan kalau PPSSG bisa mensukseskan acarae Pemkab Gresik," tegasnya.

Menyikapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp namun tidak diangkat.

Perlu diketahui, berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sekalipun orang yang memicu kerumunan itu berdalih bahwa dia tidak sengaja, namun kata dia, tetap saja orang tersebut telah melanggar hukum.

Dalam pasal 14 ayat 1 UU tersebut, tertulis bahwa siapapun yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah akan diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda Rp1.000.000. (As)

Editor : Eko As

Author

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO
Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

Akte Notaris No: S-14408KT/WPJ. 11/KP. 0103/2019 | Gatot Triwaluyo, S.H.

SK Menkumham Nomer AHU: 0026821.AH.01.01.

NPWP: 92.225.727.4-604.000

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsudewo

Komisaris: Dony Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: David Hulman Sinaga, SH., Adi Sutrisno,SH.,MB

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, Sumarsono, Alvian Tri R.

Korlip Jatim : Iwan.

Wartawanan : Akhmad Hery, Sutikno Arie, ST., Iwan, Yunus, Atik, Nurul Amin, Hafid Mauilidi, Suwarno Ms, Titi Ernawati, Edi Suyanto, Tarno R, Evi Mujiono, Indra, Suyono, Deliyah, Herry Latansa, Selly Dia Agustina, SE., A. Zainuri, ABD Wahid, Tadji, Saifuddin Zuhri Anshori, Yoseph Malo Bili, Yakub Agung, Suhardiman, Munir, Sholichan, Suharjono, Susilo Ani, Suparto, Gugus Suprianto, Tres, Maulana Fajar Fadillah, Devika Candra putra, Ahmad Zainul Mustaqim, Freddy, Anwar.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Friska Alfan Fithroni, Ida Afidatul Aini, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. David Sinaga & Mesias.

Telp: 081331223339

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top