KETUA KELOMPOK RUKUN NELAYAN UJUNG PANGKAH MENYALAH GUNAKAN WEWENANG
0 Komentar 4770 pembaca

KETUA KELOMPOK RUKUN NELAYAN UJUNG PANGKAH MENYALAH GUNAKAN WEWENANG

Daerah

Gresik, Harian Memo - Kelompok anggota rukun nelayan pangkah kulon meminta laporan pertanggung jawaban Abdul Latif selaku ketua kelompok organisasi nelayan, Selasa (27/08/19).

Yang mana agenda laporan atau rapat anggota harus diadakan walaupun setahun sekali, namun tidak ada respons dari pihak ketua, dan itu menjadi kucurigakan, ada apa kok tidak ada tindak lanjut dari ketua dan dianggap ada kebocoran di dalam kepemimpinannya sebagai ketua.

Padahal selama ada PT. Saka di tempat tersebut, organisasi nelayan ada masukan dari CSR setiap tahunya berkisar Rp. 30 juta sampai Rp,40 juta selama dua tahun.

Menurut beberapa narasumber anggota kelompok yang tidak mau di sebut namanya saat dikonfirmasi Harian Memo mengatakan, mengingat organisasi kita rukun nelayan pangkah kulon ini semakin tahun gak semakin maju malah semakin buruk saja mas, makanya kami mengharap demi kemajuan untuk itu ayolah bareng-bareng rapat tahunan, dan kebetulan dibarengi adanya selesainya proyek PT. KANAYA yang kemarin pihak kita ikut bekerja sama di pekerjaan non teknik, walaupun tidak semua anggota yang dibutuhkan untuk mobilisasi angkutan.

Tidak sebatas itu saja, juga ada teken kontrak yang nilainya lumayan besar setelah kita hitung dari beberapa nilai kontrak sekitar Rp 700 juta, dan harapan kami pak Abdul Latif sebagai ketua harus ambil sikap dan menjelaskan atau ketransparansian ke seluruh anggota demi kemajuan anggota kelompok. namun data demi data rincian pekerjaan juga teken kontrak ketua dengan pihak Pt. Kanaya setelah kita amati kok masuk ke rekening pribadi dan harusnya rekening nelayan, mana mungkin pak Abdul Latif bisa dipercaya sama pihak PT. Kanaya kalau bukan karna jabatan yang sudah melekat sebagai ketua nelayan,” terangnya.

Lebih lanjut narasumber mengatakan, terus kalau tidak mau menjelaskan ke anggota, berati ketua menyalahgunakan wewenang bukan begitu tah mas, apa bisa diproses hukum itu ms, dan anggota kelompok meminta ketua tetap bikin rapat secara umum, karna proyek dianggap sudah selesai, kita mengacu ke ADART perintah Uu.

“Agenda harus dirapatkan, informasi intervensi mau menyampaikan termasuk mengakomodir untuk menyampaikan pertanggung jawaban, kalau tidak berarti cenderung penyelewengan. Padahal anggaran sudah terserap semua itu yang jelas ketua nelayan pak Abdul Latif tidak tranaparansi, terkait pak kades ikut terlibat harusnya beliau sebagai pengayom masyarakat dan membina organisasi yang ada di desa, tapi ya gak ada respon, nelayan maunya brontak cuma gak ada keberanian. Padahal saya dan anggota punya mas data perusahaan, juga rincianya ada 15 item dalam hitungan jelas. Kalau gak mau rapat yang jelas penyalahgunaan kewenangan,” tandasnya. (Jon/Munir)

Editor : Eko Asrory

Author

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO
Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

Akte Notaris No: S-14408KT/WPJ. 11/KP. 0103/2019 | Gatot Triwaluyo, S.H.

SK Menkumham Nomer AHU: 0026821.AH.01.01.

NPWP: 92.225.727.4-604.000

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsudewo

Komisaris: Dony Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: David Hulman Sinaga, SH., Adi Sutrisno,SH.,MB

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Team Investigasi: Supriyanto, Sumarsono, Alvian Tri R.

Korlip Jatim : Iwan.

Wartawanan : Akhmad Hery, Sutikno Arie, ST., Iwan, Yunus, Atik, Nurul Amin, Hafid Mauilidi, Suwarno Ms, Titi Ernawati, Edi Suyanto, Tarno R, Evi Mujiono, Indra, Suyono, Deliyah, Herry Latansa, Selly Dia Agustina, SE., A. Zainuri, ABD Wahid, Tadji, Saifuddin Zuhri Anshori, Yoseph Malo Bili, Yakub Agung, Suhardiman, Munir, Sholichan, Suharjono, Susilo Ani, Suparto, Gugus Suprianto, Tres, Arif Mustofa, Erick Marizta, Maulana Fajar Fadillah, Devika Candra putra, Ahmad Zainul Mustaqim, Freddy, Anwar, Mohammad Hasan, Sugeng Priasto, Edi Purwanto, Umi Kulsum, Parmin, Restu Yanuar Rio, Tri Kusuma Ningrum, Mashad Abidin, Yasin, Ahmad Isa Anshori, Adi Krismanto, Herna Nova Dwi Ariana, Joko Teguh Waluyo.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Friska Alfan Fithroni, Ida Afidatul Aini, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat, A. Eko Asrory.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. David Sinaga & Mesias.

Telp: 081331223339

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.


Berita Terkait

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh

Komentar Facebook

Back to Top