Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja di Desa Pacuh Balongpanggang

0 Komentar 153 pembaca

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja di Desa Pacuh Balongpanggang

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Minggu 11 Mei 2025 11:10:15 WIB

Gresik, Krindomemo - Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat DPD LIRA dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik BNNK mengandeng Karangtaruna Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggan dan Kabupaten Gresik mensosialisasikan program P4GN ( Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba ) di balai Desa Pacuh. Sabtu (10/5).

Sosialisasi P4GN ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda atau remaja yang ada dikabupaten Gresik pada umumnya, dan masyarakara Desa Pacuh untuk silaturahmi dan sosialisasi program P4GN.

AKBP Suharsi, SH, M.Si selaku kepala BNNK Kabupaten Gresik yang diwakili Bapak Basuki Risdianto MM Katim P2M (Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat ) menyampaikan dalam materi Sosialisasi P4GN, mengatakan bahwa di Indonesia kasus narkoba itu paling tinggi dan mencapai 80 persen.

Katim P2M Pak Basuki mengajak generasi muda kabupaten Gresik khususnya Generasi Muda Desa Pacuh untuk menjauhi narkoba, Berbagai jenis dan bentuk narkoba dipaparkan oleh BNN K tersebut dengan harapan generasi muda tahu bagaimana bahaya dan Konsekwensi hukumnya.

Dampak bahaya Narkoba juga diterangkan secara gamblang oleh Pak Basuki Risdianto MM dan salah satunya adalah pecandu narkoba itu efeknya bagi kesehatan dan menurunnya ketahanan tubuh.yaitu mudah terserang dan sakit sakitan.

Bupati Lira Gresik Wiwit Arhamur Ridlo M.SP menyambung dukungan bahwasannya pemuda sebagai lokomotif perubahan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Gresik, dimana keberadaannya sangat menentukan sekali, jika mereka sudah terkontaminasi dengan Narkoba maka harapan generasi penerus yang Bersinar akan di pertanyakan.

Disisi lain Wiwit ARM menyebutkan, mereka yang dianggap pemuda menurut Undang-Undang no. 40 tahun 2009 yaitu kategori usia muda diantara usia 16 sampai 30 tahun, dimana tanggungjawab pemuda adalah melahirkan dan memberikan kontribusi yang tidak hanya menunjukan eksistensi, tetapi menjadikan sumber inovasi menuju perubahan yang jauh lebih baik.

Kami DPD LIRA Kabupaten Gresik berharap segenap pemuda di Kabupaten Gresik bisa memberikan kontribusi penuh bagi masyarakat demi kemajuan Gresik pada umumnya dan Lingkungannya yang Bersinar, serta Mewujudkan Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar.

Dalam acara yg di hadiri Muspika Kecamatan Balongpanggang Koramil, Polsek Balongpanggang juga di hadir langsung ketua BPD dan dan perangkat Desa,

Kepala Desa Pacuh Bapak Imran Hamzah mengapresiasi dan memfasilitasi keinginan generasi muda dalam wadah Karangtaruna Desa Pacuh untuk mendapatkan sosialisasi P4GN dari gagasan kawula muda dengan kesadaran sendiri untuk menyadari tentang Bahaya Narkoba dan konsekwensi hukumnya.

Shodikin Selaku Tokoh Pemuda Desa Pacuh memberikan apresiasi penuh dalam acara ini semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa membuka wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan dampak yang di timbulkan pemakaian narkoba.

Senada yang disampaikan Mas Riduwan selaku Ketua Karangtaruna Desa Pacuh mengucapkan rasa terimakasih kepada Tim BNN dan LIRA atas adanya silaturahmi dan Sosialisasi ini dengan harapan menambah pengetahuan dan informasi dampak dari bahaya narkoba.

DPD LIRA Mas Wiwit kembali menegaskan, tujuan kegiatan kali ini sesuai temanya Silaturahmi dan sosialisasi Bahaya Narkoba dan kenakalan Remaja. Tidak hanya sebatas ini saja tetapi Adanya keberlanjutan dalam kegiatan ini Sehingga bisa meyakinkan potensi pemuda di Desa Pacu dan sekitarnya ini bahwa potensi generasi muda sangat berharga, Banyak pemuda yang memanfaatkan potensinya ke arah yang lebih positif, terhindar dari penyalahgunaan narkoba “ Mari Berkarya Tanpa Narkoba “ ucap dia.(Dewo)

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.