Proyek APBD Desa Gempolkurung Diduga Jadi Lumbung Keuntungan, Pihak Terkait Seolah Bungkam

0 Komentar 183 pembaca

Proyek APBD Desa Gempolkurung Diduga Jadi Lumbung Keuntungan, Pihak Terkait Seolah Bungkam

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Selasa 10 Januari 2023 10:15:34 WIB

Gresik, Krindomemo – Terkait banyaknya dugaan penyimpangan dalam pembangunan fisik di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bersumber APBD yang sudah diberitakan awak media ini beberapa episode seharusnya menjadi perhatian serius dari semua pihak-pihak terkait. Bukan lalu menjadi seperti "Kentut" tak nampak tapi baunya terasa.

Mungkinkah hal ini karena adanya dugaan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa di kabupaten Gresik, Khususnya Pemdes Gempolkurung ada kong-kalikong yang sudah disusun secara terstruktur dan sistematis dibalik kegiatan-kegiatan proyek yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN tersebut yang hasilnya untuk dinikmati bersama.

Sehingga bangunan yang Diduga menyimpang dari bestek, yang sudah banyak diberitakan awak media dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait tersebut sampai saat ini masih aman-aman saja. Seperti halnya pengerjaan proyek pembangunan

pembangunan TPT (tembok penahan tanah) yang ada di Dusun Gempol.

Masalahnya seperti yang sudah diberitakan beberapa hari kemarin, berdasarkan pantauan serta informasi dari warga setempat yang dihimpun awak media ini di lapangan, pengerjaan proyek TPT yang menghabiskan anggaran Bantuan keuangan APBD Gresik senilai Rp. 150 juta dengan volume 251 X 1,15 X 0,30 M tersebut diduga menggunakan material pasir yang berkualitas buruk.

Bahkan pemasangan batu serta campuran semen dan pasir juga diduga tidak memperhatikan aturan serta petunjuk teknis yang ada. Dan pengerjaan proyek TPT tersebut juga terlihat tidak dipasang kisdam atau terpal, dan air dibiarkan menggenangi proses pengerjaan proyek, sehingga kualitas bangunan sangat diragukan.

Bukan hanya itu saja, berdasarkan pantauan serta informasi yang dihimpun awak media ini di lapangan, selain pengerjaan tersebut, di Desa Gempolkurung, tepatnya di Dusun Ngablak Rejo, juga terdapat pekerjaan proyek pemasangan box cluvert, yang juga disuntik dari anggaran bantuan keuangan APBD Gresik tahun 2022 senilai Rp.350 juta.

Namun sayangnya pekerjaan proyek tersebut juga diduga sarat penyimpangan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai aspek pekerjaan yang dilakukan para pekerja di lokasi seolah pekerjaan dilaksanakan asal-asalan. Masalahnya saat pemasangan box culvert tersebut terlihat kondisi saluran dibiarkan tergenang air. Padahal semestinya dilakukan pengeringan saluran lebih dulu.

Bukan hanya itu saja, bahkan menurut sumber menyebutkan bahwa pekerjaan proyek tampak menyimpang secara nyata, saat pemasangan box culvert diduga tidak diberi alas kerja atau rabat pasir (lantai kerja) sesuai ketentuan petunjuk teknis yang ada.

"Mirisnya lagi terlihat box culvert yang digunakan diduga berkualitas buruk, ada yang sudah pecah, serta tutup box culvert tampak membuat sendiri yang diduga asal jadi," pungkas sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dalam hal ini, pengerjaan proyek tersebut selain diduga menyimpang dari bestek, juga menandakan peran perencana dan pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam mengkaji situasi dan kondisi di lapangan terkesan sembrono atau bobrok, sehingga mutu dan kualitas bangunan sangat diragukan.

Kades Gempolkurung ketika dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan WhatsApp untuk ke sekian kalinya, namun sayangnya justru Kades tidak merespons sama sekali layaknya anti konfirmasi wartawan.

Perlu diketahui, berdasarkan data transfer ke pemerintah Desa dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gresik tahun 2021, yang berhasil dihimpun awak media ini, Desa Gempolkurung, Rp. 2.512.173.000.00.,

A. Bagi hasil ke pemerintah desa senilai Rp.517.298.000.00., Bagi hasil pajak daerah Rp.303.487.000.00., Bagi hasil retribusi daerah Rp.213.811.000.00.,

B. Bantuan Keuangan Umum sebesar Rp.144.875.000.00., Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.537.010.000.00., dan Dana Desa (DD) Rp.907.865.000.00.,

C. Bantuan keuangan khusus pemerintah desa (BKKPD) Rp.550.000.00., yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa/jalan lingkungan.

Sementara Menyikapi hal itu, pihak PMD maupun Inspektorat Gresik ketika dikonfirmasi soal proyek-proyek tersebut melalui sambungan WhatsApp, meski pesan terlihat centang dua berwarna biru tetapi tidak merespon sedikitpun dan terkesan bungkam.

Terkait besarnya anggaran yang terserap tersebut, awak media ini sebagai alat kontrol sosial masyarakat tentunya sangat berharap kepada pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum, baik Pada Polres Gresik, Kejari Gresik, Kapolda Jatim, Kapolri, Kejati, Kejagung maupun KPK, agar segera merespons pemberitaan ini, dan jangan anggap sebagai angin lalu.

Agar bantuan yang dikucurkan pemerintah benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, bukan malah menjadi ajang keuntungan bersama oknum-oknum yang berkecimpung dalam penanganan. (As)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.