Proyek APBD Rabat Beton Jalan Desa Sidoharjo-Rayung Diduga Jadi Ladang Keuntungan Bersama

0 Komentar 500 pembaca

Proyek APBD Rabat Beton Jalan Desa Sidoharjo-Rayung Diduga Jadi Ladang Keuntungan Bersama

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Selasa 25 Oktober 2022 11:14:48 WIB

Tuban, Krindomemo – Pengerjaan proyek pembangunan saluran irigasi dan rabat beton jalan Desa Sidoharjo-Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, layak dipersoalkan.

Pasalnya, menurut salah satu pekerja proyek tersebut yang berinisial HR pada awak media ini mengatakan jika dirinya sudah tiga minggu berhenti sebagai pekerja proyek itu. Karena gajinya selalu telat, bahkan setelah Ia keluar gajinya juga ada yang belum dibayar.

Mirisnya lagi, menurut HR jika pengerjaan proyek pembangunan rabat beton tersebut juga diduga sarat kecurangan dan menyimpang dari bestek.

"Proyek rabat itu banyak kecurangan, biasanya besi bantalan dipasang kemudian difoto, setelah itu sebelum pengecoran dimulai saat malam hari besi bantalan diambil kembali, sementara pelaksana pekerjaan proyek itu Sis dan Santoso," pungkasnya.

Dalam kesempatan sama salah satu warga setempat berinisial SB juga membenarkan jika hal tersebut memang benar adanya. Dan Ia lihat sendiri, siang hari besi bantalan dipasang lalu difoto, dan diambil saat malam hari sebelum proses pengecoran.

"Pastinya hal itu sangat tidak baik, bahkan bisa berakibat buruk terhadap kualitas bangunan tersebut dan juga kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media ini di lapangan, di bahu jalan proyek rabat beton Desa Sidoharjo-Rayung yang saat ini dikerjakan, juga terlihat ada pengerjaan proyek saluran irigasi. Tetapi pengerjaan proyek tersebut juga diduga pengerjaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada atau menyimpang dari bestek. Sehingga mutu dan kualitas bangunan sangat diragukan.

Bahkan Warga setempat juga merasa resah terkait adanya proyek saluran irigasi tersebut, lantaran progres pengerjaannya amburadul dan sembrono, sebagian beton precast dibiarkan ambruk ke got sehingga air tidak bisa mengalir.

"Akibatnya air meluber ke sawah-sawah warga setempat, dan banyak petani yang merugi," tandasnya.

Sementara Sis yang diduga pelaksana proyek ketika dikonfirmasi awak media ini mengatakan jika proyek tersebut bersumber dari anggaran APBD Pemkab Tuban tahun 2022, kurang lebih senilai Rp. 8 miliar.

"untuk pengerjaan dikerjakan CV. Laksana," ujarnya.

Disinggung terkait statmen warga serta mantan pekerja dan volume pekerjaan, Sis menepis jika apa yang dikatakan Warga dan juga mantan pekerja itu tidak benar.

"Apa yang dikatakan itu tidak benar, dan untuk volumenya rabat beton saya kurang tahu, lebih baik tanya pengawas dari Pemda atau dinas terkait PU Bina Marga Tuban dan Pelaksana kita yang ada di lapangan. Saya hanya pekerja biasa atau koordinator saja, jadi untuk teknis pekerjaan di lapangan silakan konfirmasi ke bagian lapangan saja, tapi kalau memang ada urusannya di luar teknis nanti ke saya," kilahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas dari Pemkab Tuban, khususnya Dinas PU Bina Marga Tuban belum bisa dikonfirmasi, dan awak media ini akan terus menggali terkait persoalan ini.

Perlu diketahui, selain itu berdasarkan pantauan awak media ini di lapangan, pengerjaan proyek ini juga tidak ada papan proyek yang terpasang. Padahal sudah jelas dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Setidaknya jika papan proyek dipasang saat pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek berlangsung, tentunya memudahkan masyarakat untuk ikut andil mengawasi pekerjaan, dan tentunya mempermudah masyarakat sebagai kontrol sosial.

Dalam hal ini dapat disimpulkan, segi pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait diduga tidak profesional sehingga mengakibatkan pengerjaan proyek yang disuntik dari anggaran APBD Tuban dengan nilai fantastis Rp.8 milyar ini tidak ter koordinir atau diduga menyimpang dari RAB (rancangan anggaran belanja), dan terkesan hanya dijadikan lahan mencari keuntungan bersama oleh oknum-oknum yang berkecimpung dalam penanganan proyek secara terstruktur dan sistematis, tanpa mempertimbangkan mutu dan kualitas bangunan.

Terkait persoalan ini, awak media ini sebagai alat kontrol sosial masyarakat tentunya sangat berharap kepada pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum Kabupaten Tuban, segera terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan serta oknum-oknum yang berkecimpung dalam penanganan proyek tersebut dan memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Agar dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dapat dinikmati masyarakat untuk kepentingan ekonomi lebih maju sesuai dengan program pemerintah, bukan malah terus-terusan dijadikan lahan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk gerogoti keuangan negara. (As/Km)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso, Warsito.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.