Miris! Mantan Kades Sukoanyar Embat Bansos Warga

0 Komentar 400 pembaca

Miris! Mantan Kades Sukoanyar Embat Bansos Warga

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Rabu 19 Januari 2022 10:19:41 WIB

Gresik, Krindomemo - Berdalih mengelola dana bantuan Sosial 15 (limabelas) KKS atas nama penerima ganda dan meninggal Dunia, yang menurut Pernyataan Mantan Kepala Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, telah dikelolahannya Dana tersebut dengan Dalih diperuntukkan bagi warga lain yang tidak mendapatkan bantuan sosial (BANSOS).

Sedangkan perihal perbuatan dan cara-cara yang telah dia lakukan tersebut antara benar dan salahnya, Ia menyatakan akan bertanggungjawab dan siap menanggung Konsekuensinya.

Menurut keterangan saksi dengan menunjukkan Record Audio/Record Vidio perihal dalam pengakuan Mantan Kepala desa Sukoanyar lewat lisan dalam Rapat Koordinasi dikantor desa Sukoanyar pada Hari Selasa, 16 November 2021, pernyataan Mantan Kepala Desa Sukoanyar, meminta maaf atas perbuatannya dan meminta izin kepada Kepala Dinas terkait atas keberaniannya tersebut.

"Kulo ngatakno bele wonten seng salah prilaku kulo kulo yang bertanggung jawab, Mohon izin bapak Dinas prilaku kulo kok wani…..?, seng penting kulo bagikan sedanten, (Jika ada yang salah perbuatan saya maka saya yang bertanggung jawab, mohon izin kepada bapak dinas, tentang keberanian perbuatan saya, yang terpenting telah saya bagikan semua)," ujarnya.

Padahal senyatanya Kartu ATM beserta No. PIN dan Buku Tabungan milik penerima BANSOS Tidak boleh dialihkan/dipindah tangankan, sebagaimana Pernyataan Humas/Wakil Dinas Sosial Kab. Gresik dalam Rapat Lanjutan Pada Hari selasa 4 Desember 2021 dari Keterangan Saksi lewat bukti Record Audio/Record Vidio menyatakan, Pemegang KKS/Penerima Bansos KKS tidak bisa dialihkan dan Tidak bisa ditarik oleh siapapun dan apabila ada yang bisa membuktikan ada penarikan KKS, Maka perbuatan itu adalah Rana TIPIKOR.

Kuasa Hukum/ Pengacara dan Mediator Non Hakim juga Direktur Pusat Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat DPP-APSI) bidang Ekonomi Syariah Sdr. Hamim dalam pernyataanya bahwa Pihaknya telah memiliki puluhan lembar bukti Surat, sejumlah petunjuk Record Vidio dan Record Audio dan sejumlah bukti Saksi yang mengetahui langsung Fakta dan Kejadian/Peristiwa. Maka dari pernyataannya dengan singkat dan Tegas Perkara ini ingin dibuktikan seperti apa lagi.?

Kalau semua unsur-unsurnya sudah sempurna dan Telah terpenuhi sebagai alas Konstruksi Rumusan Pasal 2 ayat 1) UU 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang bunyi Pasalnya Setiap Orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, (1), ada Subyek Hukum para Oknum/Pelaku, 2), Perbuatan yang sudah dilakukan para Oknum/Pelaku dengan secara melawan Hukum, 3), perbuatan untuk memperkaya diri sendiri/Orang lain, 4), berakibat merugikan Orang lain dan merugikan Keuangan Negara).

Kuasa Hukum dalam legal Opinion di akhir dari Pernyataannya bahwa TIPIKOR ini bukan delik aduan melainkan delik Formil itu yang perlu diingat. Upaya RESTORATIVE JUSTICE (Mediasi) yang dilakukan/ diselenggarakan oleh para Stakeholder (Pemangku Kepentingan) tetap tidak bisa menghapus Proses Pidananya, sebab dalam Fakta yang disempurnakan dengan alat bukti dan keterangan para saksi (Hampir semua Kartu ATM dan Buku Tabungan sedesa Sukoanyar ditarik Oknum dan disimpannya cukup lama.

Pernyataan Oknum telah memakai/menggunakan dan memanfaatkan dana Bansos hak para Korban, dana Bansos penerima ganda dan meninggal dunia dikelolah Oknum bertahun tahun, data ganda dan meninggal dunia dari Desa /Dinas Kabupaten Gresik menyelisihi data yang terdaftar di Kemensos lewat Cek Online (cekbansaos.kemensos.go.id), dan diantara Terlapor/Turut Terlapor adalah pegawai yang gaji/Honornya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara), dan dana Bansos adalah dari APBN pula (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara).

Disela – sela dalam Proses membuat kontruksi laporan/pengaduan susulan dalam perkara yang sama, Kuasa Hukum/ Pengacara Hamim menyatakan bahwa Pihaknya akan membuat Pengaduan/ Laporan susulan untuk mendesak dan meyakinkan penyidik POLRI dan juga sebagai Upaya Hukum lanjutan dalam menempuh upaya Hukum baik upaya Hukum Non Litigasi maupun upaya Hukum Litigasi sesuai Hukum Acara Pidana dalam Proses Penegakan Hukum.

"Pasalnya dalam Legal Opinion (Pendapat Hukum) Sdr Hamim sebagai Praktisi Hukum sangat yakin, bahwa Perkara ini sudah terang benderang dan tidak ada alasan untuk tidak dapat dijerat para Oknum/para Pelaku yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)," tegas Hamim.

Sedangkan dalam Pernyataan Saksi Pelapor Risdianto. Terungkapnya Perkara Dugaan Tindak pidana Korupsi ini tidak ada afiliasi dengan kepentingan – kepentingan salah satu Calon dalam Bursa pencalonan Pilkades Didesa Sukoanyar yang akan datang, dan pihaknya berani menjadi saksi dengan tegas menyatakan untuk GOOD GOVERMANCE.

"Apa yang saya lakukan ini adalah juga tanggung jawab moral sebagai warga masyarakat Sukoanyar kata dia, tetapi saya berniat baik. Saya berniat untuk kepentingan Warga masyarakat Sukoanyar kedepan bagaimana menghadirkan GOOD GOVERMANCE di tengah-tengah Warga Masyarakat Desa Sukoanyar salah satunya adalah menghadirkan Pemimpin yang berintegritas dan Teruji," tukasnya. (Hm)

Editor : Eko Asrory

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso, Warsito.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.