Perusahaan Sawit PT RJP Beri Janji Palsu Masyarakat, LBH Lakukan Investigasi.!

680 Komentar 9262 pembaca

Perusahaan Sawit PT RJP Beri Janji Palsu Masyarakat, LBH Lakukan Investigasi.!

BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO, Daerah Minggu 28 Juli 2024 18:07:07 WIB

Pontianak Kalbar, Krindomemo - Masyarakat Tanjung Manggis,Desa Suka Lanting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tengah dilanda keresahan akibat dugaan penyerobotan lahan oleh PT RJP.

Perusahaan PT RJP yang beroperasi di wilayah tersebut dituding menguasai tanah warga tanpa menepati janji pembagian lahan plasma sebesar 30% yang telah disepakati sejak awal.

Hingga kini, janji tersebut tak kunjung direalisasikan, memicu kemarahan di kalangan warga Tanjung Manggis.

Sejak berdirinya PT RJP, masyarakat Tanjung Manggis Desa Suka Lanting dijanjikan mendapatkan 30% dari lahan yang dikelola oleh perusahaan, sementara PT RJP menguasai 70% sisanya. Pembagian ini seharusnya diatur dalam skema plasma, di mana masyarakat mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pengelolaan lahan sawit. Namun, sampai saat ini, warga belum menerima bagian yang dijanjikan oleh perusahaan degan janji manis.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat setempat dengan luas paling sedikit 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan. Ketidakpatuhan PT RJP terhadap regulasi ini menambah kekecewaan masyarakat.

Warga Desa Suka Lanting, khususnya di Tanjung Manggis, merasa hak-hak mereka dilanggar. Tanah mereka yang dulu berada di wilayah Sungai Asam kini dikuasai oleh PT RJP tanpa adanya pembagian plasma. Ini menyebabkan keresahan yang meluas di kalangan warga yang bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka.

Menanggapi maslah ini Dr Herman Hofi, seorang pakar hukum dan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH), memberikan pernyataan saat melakukan kunjungan Investigasi di lokasi kejadian pada Sabtu, 27 Juli 2024 wib.

Dalam pernyataannya, Herman Hofi mengkritik keras tindakan perusahaan PT RJP yang diduga menguasai lahan masyarakat tanpa memperhatikan hak-hak mereka dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

“Saat ini saya berada di Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kita lihat masyarakat Tanjung Manggis, dan di belakang kita ini ada kebun sawit. Ini adalah kebun sawit milik masyarakat, lahan mereka yang dulunya berada di Sungai Asam.

Entah mengapa sekarang dimiliki oleh pihak perusahaan.!! Sangat disayangkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini,” ujar Herman Hofi Munawar dengan tegas.

Masyarakat Desa Suka Lanting menuntut perusahaan PT RJP untuk segera menepati janji pembagian lahan plasma dan menghentikan penyerobotan lahan mereka.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini, warga merasa bahwa hak mereka atas tanah yang dikuasai oleh PT RJP harus dilindungi dan dipulihkan.

Herman Hofi juga menambahkan: “Saya berharap pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan hak-hak masyarakat setempat sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum kita.”

Pakar hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terus mengawal kasus ini, berharap agar penyelesaian yang adil dapat segera tercapai.

Masyarakat Desa Suka Lanting berharap dengan adanya perhatian dari pihak berwenang, hak-hak mereka dapat dipenuhi dan keadilan ditegakkan.

Lanjutnya,Kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan PT RJP ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Desa Suka Lanting dan pihak berwenang.

Dengan adanya intervensi dari pakar hukum dan Lembaga Bantuan Hukum, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, serta hak-hak masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan awal. Masyarakat berharap agar pemerintah segera turun tangan dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai pemilik lahan dihormati dan dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.”Tutupnya Herman Hofi.

Di tempat yang sama Kadus Husni Mubarok memaparkan,Jadi dari kami sampaikan bagaimana pun masyarakat lebih maksimal memiliki lahan ini.jadi dari sejarah awal bagaimana bisa lahan ini di kuasai oleh masyarakat tentu dengan menggunakan galian manual membuat galian parit,hal itu sudah cukup jelas,”kata kadus.

Lanjutnya,Namun hal itu tidak di indahkan oleh PT RJP,. Bahkan ia mengatakan ini bukan lahan masyarakat,yang jelas lahan ini dikuasi betul oleh masyarakat bahkan itu sebelum tahun 2006,udah dikuasai masyarakat cuman entah mengapa sekarang carut marut persoalan ini tidak pernah selesai, Terangnya.

“Banyak tumpang tindih surat,sehingga hal ini kami masyarakat berharap semua dari pemerintah atau dari orang orang berwenang menangani hal ini bisa menyelesaikan persoalan tanah yang di miliki masyarakat tanjung manggis,yang untuk sementara ini di kuasai begitu saja oleh Perusahaan PT.RJP,” Harap Kepala Dusun Husni Mubarok.

daerah

Author

Profil BOX REDAKSI HARIAN MEMO & KRINDO

Diterbitkan: PT. KRIDO MEMO SEJAHTERA SURABAYA

AKTE NOTARIS NO: 6

SK MENKUMHAM NOMER AHU: 0014277.AH.01.02.TAHUN 2022

NIB : 2702220007188

NPW: 92.225.727.4-604.000

REKENING PT.KRIDO MEMO SEJAHTERA : 3304334334

Direktur Utama: H. Syamsul Arief.

Wakil Direktur: Karsu Dhewo

Komisaris: Dwi Chandra.

Pimpinan Perusahaan: Marini.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: H. Syamsul Arif.

Penasehat Hukum/LBH: Adi Sutrisno,SH.,MB. Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Dewan Penasehat: H. Suhadak.

Dewan Redaksi: Syamsul Arief, Dony Dwi Chandra.

Asisten Redaksi: Gatot Sarmanto

Redaktur Pelaksana: Eko Hidayat, A. Eko.

Team Investigasi: Supriyanto, A. Eko, Sumarsono, Alvian Tri R, SH, Suyadi. Moch. Nur Wahyudi, Joko Santoso, Warsito.

Korlip Jatim: Iwan, Kasmirin. Andika Sutikno, Moch Andy Sofyan, Moch Alvin Sofyandi, SH.

Kabiro Surabaya: M Andy Sofian/Acuk.

Kabiro Gresik: Moh. Zainus, SH.

Kabiro Lamongan/Pantura: Supriyanto, As.

Kabiro Malang:

Kabiro Bojonegoro:

Kabiro Kediri: M. Nur Wahyudi

Kabiro Tulungagung: Supriyadi

Manajer Iklan: HM. Taufiq

Wartawanan: Ari Sutikno, Nurhadi, Anwar, Ahmad Hery, Slamet Hidayat, Achmad Alamudin, Ir.Tonam Bahwonodadi, Mei Subawadi, Yuslan, Melani Dwi Pratiwi, Heri purwanto, Hariyanto, Tono, Hariyanto, Anas Andi Purba, Sunar, Muiseh, Septo Limandoko, Fatkhul Munir, Suyanto, ST, Ibrahim Nu,man, Abidin.

Staff Redaksi: Sri Kolimah, Sriasih, Muzayana, Anik, Syairul Rozi, Tisani Shanty, Siti Kuliyah, Moh Khoirul Mualip, Deni Oktapianto.

Keamanan: M. Abdullah, M. Arifin, Rohman.

Design Grafis/Layout: Eko Hidayat. A. Eko.

Percetakan: Penerbitan Surat Kabar (Berita/isi External Tanggung Percetakan).

Kantor Redaksi: Jl. Veteran 144 - A, Lamongan dan Kantor Hukum, Advokat. Mesias, Hamim,S.Ag.,SHEL.,CM.

Telp: 081331223339/085607937000

email: redaksi.harianmemoo@gmail.com

Pedoman Media Cyber: Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Wartawan Harian Memo dan Staff Redaksi dibekali Tanda Pengenal Press Card dan Namanya Tercantum di Susunan Box Redaksi, Apabila Tidak Terdaftar Bukan Tanggung Jawab Harian Memo.

Ada 680 Komentar untuk Berita Ini

baywin giris 24 November 2024 - 05:07:05 WIB

I'll immediately snatch your rss as I can't to find your e-mail
subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any?

Please permit me realize in order that I could subscribe.
Thanks.
olimp com скачать 24 November 2024 - 20:56:55 WIB

You actually make it seem so easy along with your presentation however I to find this matter to be really something that I believe I might never understand.
It sort of feels too complex and extremely wide for me.
I'm looking forward on your next submit, I'll try to get the
hold of it!
бой усик фьюри 24 November 2024 - 21:06:02 WIB

Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all vital infos.

I would like to peer extra posts like this .
razor shark casino 24 November 2024 - 22:37:09 WIB

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I
stumbleupon everyday. It's always exciting to read content from other writers and use something from
other sites.
onlyfans search 25 November 2024 - 01:30:26 WIB

Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to
get guidance from someone with experience. Any help would be greatly
appreciated!
tyson v usyk 25 November 2024 - 05:31:51 WIB

WOW just what I was searching for. Came here by searching for fury v usyk date
казино олимп 26 November 2024 - 05:22:22 WIB

That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one.
A must read post!
baywin 26 November 2024 - 11:42:07 WIB

Excellent write-up. I definitely love this website. Continue the good work!
only fans nude 26 November 2024 - 14:29:37 WIB

Hi there Dear, are you in fact visiting this site on a regular basis, if
so after that you will without doubt obtain nice knowledge.
how to get free onlyfans 26 November 2024 - 17:43:07 WIB

Hello, its pleasant post concerning media print, we all be
familiar with media is a impressive source of facts.